INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Majelis Syura Partai Ummat Prof. Amien Rais mengkritik keras rencana Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang akan membuka lahan sawit baru seluas 400.000 hektar. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Kamis (29/1/2026), Amien Rais menyoroti adanya perbedaan pendapat antara dua menteri Kabinet Merah Putih terkait agenda kedaulatan pangan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan ingin mencetak persawahan di Papua Selatan seluas 1 juta hektar sebagai lumbung beras nasional, sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru merencanakan pembukaan 1 juta hektar lahan baru dari hutan, dimana 400.000 hektar di antaranya untuk kelapa sawit.
“Saya sedikit terkejut. Amsul seperti gagal membaca sikap masyarakat pada umumnya bahwa mengubah hutan menjadi kebun kelapa sawit itu dinilai sebagai salah satu sebab utama banjir bandang yang kelewat dahsyat,” ujar politikus senior tersebut.
Amien Rais mengaitkan rencana tersebut dengan banjir besar yang melanda Sumatra pada Desember 2025. Ia menilai sawitisasi yang semakin masif telah menghabiskan hutan dan menyebabkan banjir bandang terjadi lebih sering setiap musim hujan.
Mantan Ketua MPR RI itu juga mengkritik Menteri Pertanian kurang berpihak kepada petani yang selama ini menjadi lapisan masyarakat yang bernasib kurang beruntung. Ia menilai para pemilik kebun kelapa sawit seluas jutaan hektar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi pada hakikatnya adalah “manusia-manusia serakah pemburu kekayaan tanpa batas.”
“Pak Zulhas tolong ingatkan Pak Amran Sulaiman, menteri yang ada di bawah koordinasi Anda, jangan lagi membuka kebun sawit baru di mana pun di Indonesia. Musibah banjir bandang yang begitu dahsyat Desember lalu jangan pernah terulang lagi,” tegasnya.
Amien Rais menyebut pernyataan ini sejalan dengan laporan utama Mingguan Tempo edisi 1 Februari 2026 yang berjudul “Gagal Padi Tumbuh Sawit.”
Sebelumnya, pada 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan menyatakan keyakinannya bahwa produksi pangan dalam negeri adalah fondasi utama masa depan Indonesia. Prabowo menekankan kedaulatan pangan mutlak harus dimiliki agar Indonesia tidak bergantung pada impor beras dari negara lain.
Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terdapat empat kementerian dan dua badan yang harus bekerja sama, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, dan BUMN Pangan.
