Menu

Mode Gelap
Ethical Slaughtering: Seni Menghargai Nyawa di Ujung Pisau Tren Keamanan Global Memburuk, Polri Mampu Jaga Stabilitas Kekerasan terhadap Jurnalis Melonjak Podcast Kampus Jadi Jembatan Informasi, Institut STIAMI Kenalkan Prodi Administrasi Bisnis Lewat POSTHINK Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja CEO ‘BAT Bank’ Dijemput Penyidik, CWIG Soroti Dugaan TPPU dan Pencatutan Nama Presiden RI

POLITIK

Stafsus Merusak Birokrasi, Mahfud Ungkap Skandal di Berbagai Kementerian

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti fenomena staf khusus (stafsus) yang dinilai merusak birokrasi dan menjadi sumber berbagai skandal di kementerian. Ia berbagi pengalamannya saat menjabat dengan melarang staf khususnya ikut campur urusan birokrasi.

“Staf khusus ini banyak yang merusak birokrasi. Saya bilang ke semua, ini staf khusus saya tetapi ini gak berhak memerintah anda, apalagi menanyakan anggaran anda berapa. Anggaran Rup pun enggak boleh ngambil uang dari kementerian,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang, Selasa (27/1/2026).

Mahfud menyebut berbagai kasus yang melibatkan stafsus, mulai dari isu di Kementerian Agama, Kementerian Olahraga, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika zaman Tifatul Sembiring. “Yang Kementerian Agama yang dulu juga kan staf khusus, yang Kementerian Olahraga juga staf khusus,” ungkapnya.

Ia mengutip pesan almarhum Kuntoro Mangkusubroto yang pernah mengatakan bahwa kementerian yang bagus biasanya memiliki birokrasi bagus, menteri bagus, dan stafsus yang tidak “neko-neko.” Sebaliknya, kementerian yang ada skandal biasanya karena ulah staf khusus.

Yanuar Nugroho menambahkan bahwa ia baru menyadari kebenaran pernyataan Kuntoro setelah melihat berbagai skandal, termasuk pengadaan tower BTS dan kasus di Kementerian Sosial saat COVID-19.

Mahfud menegaskan bahwa mengangkat teman sebagai stafsus itu wajar dalam politik, namun harus tetap mengikuti aturan dan kewajaran. “Balas budi itu boleh, meritokrasi boleh. Tapi prinsip meritokrasi itu yang penting. Dan cari orang yang memenuhi syarat meritokratik itu banyak kok,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pengamat Politik Kritik Rencana Penutupan Prodi

3 Mei 2026 - 19:54 WIB

Jumhur Hidayat Syukuri Persatuan Buruh di Bawah Prabowo

3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Apresiasi kepada Buruh: Tulang Punggung Pembangunan Nasional

1 Mei 2026 - 23:31 WIB

Populer POLITIK