INAnews.co.id, Jakarta– Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut siapa pun yang mengkritik atau menentang program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai pelanggaran HAM menuai respons tajam dari Mahfud MD. Mantan Menko Polhukam itu menyebut pernyataan tersebut hanya setengah benar, dan berbahaya jika dipahami sepotong.
“Betul, menghalangi MBG itu melanggar HAM. Tapi pemerintah yang mengelola MBG secara sewenang-wenang, ada korupsinya, itu juga melanggar HAM,” tegas Mahfud dalam podcast Terus Terang, Selasa (24/2/2026).
Mahfud menjelaskan bahwa HAM tidak hanya mencakup hak sipil dan politik (sipol), tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), serta hak atas lingkungan hidup. Ia menegaskan, ketika anggaran yang besar tidak sampai ke rakyat secara wajar, itu adalah pelanggaran HAM di bidang ekosob.
“Mengkritik MBG bukan pelanggaran HAM. Itu justru bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang juga dilindungi HAM,” ujarnya.
Mahfud sekaligus menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi yang ia sebut mengalami “kesewenang-wenangan terselubung.” Ia mencatat, media massa kini banyak yang membungkam diri karena sumber pembiayaan mereka diancam, sementara media-media bayaran dan liar justru tumbuh subur.
“Legislatif sudah ambruk kepercayaannya. Eksekutif korupsinya luar biasa. Yudikatif juga busuk. Kita berharap ke media, tapi media pun sekarang banyak yang takut,” kata Mahfud.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pilar demokrasi yang seharusnya saling mengawasi kini dalam kondisi kritis, dan negara justru permisif terhadap hal-hal yang menghancurkan demokrasi itu sendiri.
