INAnews.co.id Bitung- Tim Korwil IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan Evaluasi progres pencapaian Monitoring Center for Prenvention (MCP) Kosrsupgah 2019 program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kota Bitung.
Monev ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bitung Max J Lomban dan dipimpin Tim Korwil IX Korsupgah KPK RI Wahyudi yang berlangsung di Ruang BPU Kantor Walikota Bitung, Kamis 12 September 2019.
“Saya mengapresiasi dan berterimakasih atas kedatangan Tim Korwil IX korsupgah KPK RI di Kota Bitung. Ini merupakan upaya preventif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung Tim KPK RI mencegah terjadinya korupsi, dan sejauh mana aksi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bitung, Karena jika kita berbicara pencegahan, kita harus sama-sama memahami bahwa ini adalah suatu organisasi sebagai suatu sistem dan sub sistem yang harus dipahami dari hulu ke hilir,” jelas Lomban
Sementara itu TIM Korwil IX Korsupgah KPK RI Wahyudi mengapresiasi atas kinerja pemerintah kota Bitung dimana telah banyak sekali program-program dan inovasi yang seharusnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain
“Dari sisi kinerja kami sudah tidak meragukan lagi karena telah banyak pencapaian-pencapaian yang telah didapat oleh pemkot Bitung, terlebih banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dibuat dan belum ada di daerah lain, hal ini akan menjadi catatan juga bagi kami dan akan kami sampaikan kepada pimpinan KPK untuk disampaikan kepada bapak presiden” ujarnya
Tambah Wahyudi, masih ada beberapa hal juga yang harus menjadi perhatian kita bersama khususnya terkait sistem administrasi yang harus lebih terintegrasi termasuk memperkuat publikasi program-program pemerintah agar kedepan Bitung semakin dikenal bukan saja di tingkat provinsi tapi juga di tingkat nasional.
Ada 8 fokus kegiatan Korwil KPK di tahun 2019 yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.
