Menu

Mode Gelap
Didik Anak Soal Uang Sebelum Terlambat Zakat Bukan Hanya Ibadah, tapi Penyeimbang Ekonomi Waktu adalah Senjata Finansial Gaya Hidup Palsu Mengancam Kesehatan Finansial Budget Qurban: Nabung vs Sedekah Uangnya, Mana yang Lebih Afdal? Dugaan Pembatalan Sepihak Selter Sekda Baubau Dinilai Janggal, PMII Desak Penjelasan Resmi

KORUPSI

OTT KPK di Daerah Diapresiasi: Daripada Kasus Besar Macet

badge-check


					OTT KPK di Daerah Diapresiasi: Daripada Kasus Besar Macet Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Prof. Mahfud MD memberikan apresiasi kepada KPK yang gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tingkat daerah, meski mengakui ada gosip bahwa langkah tersebut untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus besar yang macet. Ia menyindir KPK yang tidak berani menyentuh kasus kuota haji dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

Dalam podcast Terus Terang, Selasa (23/12/2025), Mahfud merespons OTT KPK dalam 24 jam di tiga tempat berbeda – Kalimantan Selatan, Banten, Jakarta, dan Bekasi.

“Lepas dari gosipnya, saya sangat mendukung penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi dan sudah punya cukup alasan untuk ditangkap,” tegas Mahfud.

Ia mengakui ada dua gosip politik di balik gencarnya OTT tersebut: pertama, untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi Perpol Nomor 10/2025; kedua, KPK yang selama ini lumpuh kini bangkit dengan membidik target di daerah karena tidak berani ke atas.

“Menurut saya, tidak apa-apa kalau ada buktinya. Meskipun itu mengalihkan perhatian, tidak semua orang perhatiannya teralihkan. Kalau memang tangkap, ya tangkap saja, apa bupati, apa jaksa,” ujarnya.

Mahfud menyindir mandeknya kasus-kasus besar seperti kuota haji dan dugaan korupsi Ridwan Kamil. “Coba kasus kuota haji, apa kurangnya? Sudah ditetapkan terjadi peristiwa pidana, orang-orang yang kira-kira harus jadi tersangka sudah mulai disebut-sebut. Kok itu tidak masuk-masuk? Itu berarti ada politis,” sindir mantan Menko Polhukam ini.

Ia melanjutkan, “Ridwan Kamil sudah lama barangnya dicita, ini hanya dipanggil, dipanggil, diumumkan. Kenapa tidak segera? Kasihan orang dong.”

Mahfud mendukung strategi KPK membidik daerah jika kasus besar macet.

“Koruptor itu seperti di kebun binatang, ada yang besar kecil. Kalau Anda masuk ke sana pasti ada binatang. Kalau ke sana pasti ada korupsi. Tinggal ngambil. KPK ambil ini sekarang, biar nafasnya hidup sampai terjadi perubahan politik yang memungkinkan dia lebih galak,” katanya.

“Bagus, jalan saja dengan segala gosipnya. Daripada muter-muter di atas tidak sentuh-sentuh. Ambil apa yang bisa diambil,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

CBA Desak KPK Selidiki Proyek Puskesmas Karang Penang Sampang yang Baru Diresmikan

28 April 2026 - 14:55 WIB

20 Persen Tersangka Korupsi Ternyata Oknum Advokat

21 April 2026 - 18:27 WIB

Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, CBA Minta KPK Turun Tangan

19 April 2026 - 22:32 WIB

Populer HUKUM