INAnews.co.id, Jakarta– Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituding terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, termasuk mengoperasikan alat berat untuk membuka hutan adat masyarakat Marin di wilayah Wanam.
Ambrosius Mulait dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyatakan ia menyaksikan sendiri personel Batalion 801 memegang dozer dan mencangkul pohon-pohon hutan, sementara prajurit bersenjata lain berjaga di luar. “Ini tentara kok ditugaskan untuk babat-babat hutan dengan pegang senjata begitu,” ujarnya saat diwawancarai di kanal YouTube YLBHI, Senin (8/6/2026).
PSN di Merauke mencakup lahan seluas 2,3 juta hektar yang dibagi dalam lima kluster. Kluster terbesar berada di Wanam dengan target satu juta hektar untuk cetak sawah, dikuasai oleh dua perusahaan, yakni Johan Lyna Group dan Agrinas Pangan. Seluruh kluster sudah mulai dieksekusi sejak 2024, namun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan pada September 2025, setelah pembukaan lahan berjalan lebih dari setahun.
Mulait menegaskan tidak ada satu pun masyarakat adat pemilik ulayat yang dilibatkan dalam proses persetujuan. Masyarakat dari enam marga di Wanam, termasuk Moen Tayoga, Moen Buako, dan Basik-basik, justru menjadi korban pembongkaran dusun tanpa pemberitahuan. “Kalau pemerintah klaim ada partisipasi masyarakat adat dalam proyek PSN, itu tipu,” katanya.
Kehadiran militer bersenjata membuat masyarakat yang mencoba memprotes menjadi takut dan trauma. Dampak psikologis juga meluas ke satwa liar di sekitar lokasi, termasuk kasuari dan kanguru yang terbiasa dengan jalur berburu masyarakat.
