INAnews.co.id, Jakarta– Aktivis 98 Ray Rangkuti menyoroti dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya dilakukan tanpa dialog dengan pemerintah daerah, sehingga membebani kepala daerah secara politik tanpa memberi keuntungan apa pun.
Dalam wawancara dengan Abraham Samad yang diunggah Sabtu (20/6/2026), Ray mengatakan program-program unggulan pemerintah pusat seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat berjalan tanpa melibatkan pemerintah daerah, sementara dana daerah justru terpotong untuk membiayai program-program tersebut.
“Kepala daerah itu hanya penonton dari program-program unggulan pemerintah pusat. Kalau program ini sukses, yang dapat nama Pak Prabowo,” ujar Ray.
Ia menyebut kondisi ini sebagai paradoks bagi kepala daerah, yang harus menghadapi keluhan masyarakat atas dampak sosial program pusat, seperti kasus keracunan dan penggusuran lahan sekolah untuk pembangunan koperasi, tanpa mendapat manfaat ekonomi maupun politik.
Ray memperingatkan, persoalan ini berpotensi menjadi bahan kampanye negatif sejumlah kepala daerah menjelang Pilkada mendatang.
