INAnews.co.id, Jakarta– Aktivis HAM Haris Azhar mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadikan kebijakan tak boleh diganggu oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut hanya janji politik semasa kampanye, bukan amanat konstitusi yang wajib dipertahankan mati-matian.
Pernyataan itu disampaikan Haris dalam wawancara di kanal YouTube Cemas tiga hari lalu. Ia menyoroti dalih sejumlah pejabat yang menyebut MBG tidak boleh dihentikan karena merupakan janji presiden, padahal menurutnya janji politik tidak setara dengan konstitusi.
Haris menilai masyarakat justru harus mencurigai motif di balik program pembukaan lahan pangan yang menyertai kebijakan tersebut. “Pihak mana yang sebenarnya diuntungkan dari proyek-proyek itu, termasuk dugaan keterlibatan jaringan bisnis di sekitar lingkaran kekuasaan?”
Ia juga mengkritik anggaran yang dialihkan dari beasiswa kampus untuk membiayai MBG, yang menurutnya sebagian dipakai membeli kendaraan listrik yang tidak terpakai. Haris menyebut pemerintah rajin melaporkan kenaikan investasi, namun bersembunyi dari laporan kenaikan harga LPG dan elpiji yang membebani rakyat kecil.
Lebih jauh, Haris meragukan klaim bahwa Prabowo menjalankan paham sosialisme. Menurutnya, sosialisme sejati lahir dari kajian panjang, bukan sekadar pidato yang menyebut kritik terhadap pemerintah sebagai sikap tidak membela rakyat. Ia menegaskan kebijakan negara harus terbuka untuk dikoreksi, bukan disakralkan demi menjaga citra satu sosok.
