Penjelasan Menag Lukman , terkait uang gratifikasi Rp. 70 juta

Menag Lukman Hakim Saifuddin diberitakan menerima Rp70juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Pemberitaan tersebut didasarkan

Pada persidangan atas terdakwa Haris Hasanudin yang dibacakan di persidangan pada 29 Mei 2019 di Pengadilan Tipikor Jakarta , Lukman Hakim Saifudin selaku Menteri Agama menerima sejumlah uang.

Disebutkan bahwa pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin berikan uang Rp.50 juta kepada Menag.

Selanjutnya, pada 9 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, terdakwa memberikan lagi uang kepada Menag sejumlah Rp.20 juta total yang diberikan kepada Menag sejumlah Rp. 70 juta.

Terkait berita persidangan itu ,Menag Lukman membantah pemberitaan tersebut.

“Saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, tanggal 1 Maret 2019, baik saya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi, tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Haris, apalagi pemberian berupa uang sejumlah Rp.50 juta,” tegas Menag Lukman di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Menurut Menag, pada 9 Maret 2019, di Tebu Ireng Jombang, Haris memang memberikan uang, jumlahnya Rp10 juta, bukan Rp 20 juta.

Namun, uang tersebut diberikan Haris kepada Ajudan Menag, bukan kepada Menag.

“Saat itu, juga tidak ada pertemuan khusus dengan Haris. Saya hanya ke ruang transit hotel bersama beberapa pegawai dari jajaran Kanwil sekitar 10 menit sebelum acara dimulai. Dari situ langsung mengisi acara. Selesai acara, saya langsung meninggalkan hotel,” lanjutnya.

Dikatakan Menag, maksud dan tujuan Haris memberikan uang tersebut kepada Ajudan Menag pun tidak jelas.

Ketika hal itu ditanyakan oleh Ajudan Menag, Haris mengatakan bahwa uang itu sebagai “honorarium tambahan”.

Uang tersebut juga baru disampaikan ajudan kepada Menag setelah sampai di Jakarta.

“Jadi sejak awal, saya memang tidak tahu adanya pemberian uang tersebut,” ucap Lukman.

Saat uang tersebut dilaporkan oleh ajudan, Menag menolak untuk menerimanya.

“Saya sudah meminta ajudan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Haris. Namun, mengingat Ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris, maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh Ajudan kepada saya pada 22 Maret 2019,” terang Lukman Hakim.

Menag berpendapat dirinya tidak berhak atas uang tersebut karena tidak memiliki acara apapun yang digelar Kanwil Kemenag Jawa Timur.

“Akhirnya, uang tersebut dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2019. Pelaporan uang Rp10juta itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pencegahan tindak gratifikasi,” sambung Lukman.

“Kalau Haris menyerahkan uang Rp10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja,” ujarnya.

Dari laporan gratifikasi oleh Menag ke KPK , Lukman Hakim selaku Menteri bahkan pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik Negara.

Penghargaan disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017.

“Hanya ada tiga orang yang mendapat penghargaan itu, yaitu: Presiden, Wapres, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin, ” kutip Siaran Pers Kemenag pada Senin 3 mei 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here