INAnews.co.id, Rote Ndao – Petrus Johanis Pelle Anggota DPRD asal Partai Demokrat mengritik pernyataan pemerintah melalui Asisten II yang mengancam mencabut ijin penyalur atau pengecer yang menaikan harga BBM.
Petrus katakan ancaman cabut ijin itu bukan solusi yang mensejatrahkan rakyat. Pemda harus cari solusinya, apakah dengan cara menambah kuota atau melakukan operasi pasar untuk menertibkan distributor nakal yang timbun minyak.
“Karena pengecer jual tentunya ingin cari untung, contoh kalau distributor saat mendistribusi minyak ke pengecer degan harga mahal dan takarannya juga tidak jelas ya tidak mungkin pengecer jual sesuai harga HET,” cetus Petrus atau disapa akrab EP pada Jumat 22 september 2023.
“Maka tidak jamannya lagi Pemerintah Rote Ndao pakai sistem mengancam tanpa solusi,” sambungnya.
Lanjutnya, terkait BBM diklaim kuotanya aman, lalu dasarnya apa kalau bilang kuota aman.
” Buktinya kapal minyak baru masuk 3 hari kemudian pompa bensin Dong Ju kosong,” ucap EP.
“Kalau kuota aman berarti ada yang tidak beres degan distributor maka harus dilakukan operasi jagan – jangan ada yang timbun minyak,” kata Anggota DPRD Fraksi Demokrat.
EP ini menilai pernyataan pemerintah seolah tidak memikirkan dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM.
“Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah, yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak yaitu masyarakat . Ancaman bukanlah solusi atau jalan keluar,” kata EP.
EP melihat pemerintah seolah tak mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang tengah berjalan.
“Mengenai harga BBM, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut EP menyebut kenaikan harga BBM naik hingga 15 ribu perliter, itu bukan kehendak pengecer.
“Kenaikan harga BBM dilakukan oleh pengecer itu karena pengecer mengambil BBM dari penyalur dengan harga yang mahal sehingga pengecer menjual juga mahal. Bayangkan rakyat kecil seperti petani yang saat ini musim tanam menanam , sedangkan BBM naik harga ,toh begitu pun mereka membeli dengan mahal tapi BBM habis kosong, ,” ujar EP.
Legislator asal dapil II ini juga mempertanyakan mengapa kenaikan harga Pertalite dan solar dilakukan setelah harga Pertamax naik Terlebih dulu.
Reporter : Dance Henukh
Editor : M. Helmi
