INAnews.co.id, Jakarta– Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998: “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada hari Rabu (21/5/2025) menghadirkan beragam pandangan dari para aktivis, pengamat, dan politisi mengenai arah reformasi dan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi ini menyoroti masih adanya ketimpangan ekonomi dan pentingnya perombakan kabinet untuk mencapai demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.
Koordinator dan Fasilitator Sarasehan, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa tema diskusi dipilih karena Indonesia telah mencapai demokrasi politik, meskipun dengan beberapa kekurangan. Namun, ia menekankan bahwa “demokrasi ekonomi sekarang masih jauh dari panggang dari api,” sehingga perlu diatur dalam pertemuan ini.
Haris juga mencatat bahwa Reformasi 1998 merupakan finalisasi dari perjuangan aktivis sejak era 1970-an, dengan fokus utama agar sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat.
Hariman Siregar menambahkan bahwa potensi persatuan antara PDIP dan Gerindra akan menjadi luar biasa jika menyangkut tema demokrasi ekonomi. Ia mengingatkan, jika demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan kekerasan dapat menjadi pilihan, dan aktivis memiliki peran kunci dalam menentukan arah tersebut.
Aktivis senior Syahganda Nainggolan menganggap upaya “mempertahankan demokrasi” sebagai anomali, karena secara faktual, demokrasi belum berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi. Ia menyoroti rasio gini Indonesia pada September 2024 yang tercatat sebesar 0,381 (data BPS), menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan.
Meskipun mengakui adanya sedikit pengurangan demokrasi di era Prabowo, Syahganda melihat secercah harapan perbaikan ekonomi. Ia mendesak adanya resolusi konkret dari sarasehan ini, bukan sekadar “omon-omon,” dan menekankan bahwa perombakan kabinet seharusnya dilakukan pada 21 Mei, dengan menempatkan figur ideologis di posisi menteri, bukan hanya wakil menteri.
Pakar hukum Feri Amsari juga mengamini bahwa demokrasi ekonomi belum terwujud sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia berpandangan bahwa akselerasi ekonomi akan sulit dicapai jika seluruh pimpinan di sektor ekonomi masih didominasi oleh “orang-orang Jokowi.” Feri mendesak Prabowo untuk segera mengganti menteri-menteri yang bersinggungan dengan ekonomi demi percepatan pembangunan.
Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa Reformasi 1998 seharusnya “diulangi” bukan hanya “diperingati,” dengan fokus pada perombakan ekonomi yang lebih fundamental. Ia menyebutkan bahwa kata “reformasi” adalah pilihan yang lemah, karena esensinya adalah “revolusi.”
Rocky meyakini bahwa Indonesia membutuhkan ekonomi sosialis dan mengklaim bahwa Prabowo juga menginginkan hal tersebut. “Ini momentum Prabowo untuk ekonomi politik,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa perombakan kabinet dapat menjadi jalan menuju sosialisme.
M Qodari memandang bahwa saat ini demokrasi di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Ia menyoroti bahwa Prabowo adalah “aktor ekonomi politik” yang memulai kariernya dari bawah hingga menjadi presiden.
Qodari menyebut Prabowo akan menggunakan Pasal 33 UUD 1945 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tantangan terbesar pada implementasi dan realisasi di lapangan. Prabowo, menurut Qodari, ingin Indonesia maju secara ekonomi dengan cepat dan membangun kualitas sumber daya manusia, karena tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas.
Aktivis Wahab Talaohu menegaskan bahwa Reformasi 1998 adalah revolusi yang membawa perubahan mendasar. Namun, ia menyayangkan ekonomi Indonesia masih didikte oleh keberadaan UU Penanaman Modal Asing di era Soeharto, padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 22.000 triliun.
Angka ini sering disebut dalam berbagai diskusi, meskipun nilai pastinya bisa bervariasi. Wahab melihat ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Prabowo, yang diyakininya akan memadukan inti sari kapitalis dan sosialis. Ia percaya bahwa kebocoran ekonomi terjadi karena tata kelola yang salah dan mendukung Prabowo untuk mengubah demokrasi ekonomi.
Wahab juga menyebut “Danantara” sebagai ide revolusi yang terinspirasi dari evaluasi Tiongkok, di mana kekayaan alam harus dikuasai negara, dan akan ada keputusan politik terkait BUMN yang tidak produktif.
Dari sisi politisi, Habiburokhman (Gerindra) menanggapi bahwa perombakan kabinet “tidak semudah itu,” namun menghargai pendapat yang bebas dalam negara demokrasi. Ia menyerukan untuk memaksimalkan demokrasi yang ada saat ini daripada banyak mengeluh dan menyalahkan pemerintah.
Sementara itu, Andi Rahmat (Kadin) menyoroti bahwa BUMN di Indonesia belum memiliki mental fundamental. Ia menyebut “Danantara” sebagai terobosan luar biasa yang menunjukkan keberanian Prabowo, namun masih mempertanyakan bagaimana hasilnya jika “orang-orangnya masih sama.”
Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, melihat arah perubahan ekonomi ini mengarah ke ekonomi sosialis, mencontohkan koperasi desa dan sekolah rakyat. Ia mengakui bahwa ini adalah cita-cita lama, namun persoalannya terletak pada tata kelola, di mana pemimpin mungkin cepat namun birokrasi lambat. Masinton berharap semangat pro-ekonomi rakyat dapat terus tumbuh di kalangan aktivis.
Ester (pemerhati) berpendapat bahwa demokrasi saat ini masih semu, meskipun pemilu berjalan baik. Ia melihat partai politik cenderung mementingkan kepentingan sendiri atau oligarki, bukan rakyat. Menurutnya, demokrasi ekonomi akan terwujud jika masyarakat cerdas, menguasai banyak keilmuan, dan memahami hak-haknya untuk menyelesaikan aturan yang membahayakan.
Secara keseluruhan, sarasehan ini mencerminkan harapan dan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia, dengan penekanan pada perombakan struktural, efisiensi tata kelola, dan keberanian dalam mengambil kebijakan yang pro-rakyat.
