Menu

Mode Gelap
Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

KEUANGAN

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Papua Barat Dibentuk

badge-check


					Foto: dok. Kemendes Perbesar

Foto: dok. Kemendes

INAnews.co.id, Sorong– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria luncurkan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan memukul alat musik Tifa di Aimas Convention Center, Sorong, pekan lalu.

Peluncuran ini disambut antusias oleh Para Kepala Kampung dan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani melaporkan jika sudah 215 Kampung telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dengan penuh semangat menyatakan kesiapan hadirkan 1.013 Koperasi Desa Merah Putih.

Mendengar laporan tersebut, Mendes Yandri mengaku sangat optimitis jika pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dapat segera terealisasi.

Mendes Yandri mengatakan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diimplementasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Tidak seperti koperasi sebelumnya, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, Negara hadir dan mengawal hingga nantinya berkembang serta bisa tingkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa,” kata Mendes Yandri dihadapan ribuan Kepala Kampung yang hadir secara online maupun offline.

Presiden Prabowo berharap dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memutus rantai para rentenir atau pinjaman online yang memberatkan masyarakat saat ini.

Mendes Yandri mengatakan jika Koperasi Merah Putih juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan negara ke seluruh masyarakat Papua.

“Kami ingin koperasi ini menjadi wadah yang tidak hanya memotong rantai tengkulak, tetapi juga memberantas praktik rentenir yang selama ini menjerat rakyat,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menjelaskan Struktur Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan dengan dibantu Para Menteri sepertinya dirinya, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Untuk Level Provinsi diketuai oleh Gubernur dan Wali Kota atau Bupati menjadi Ketua Satgas di tingkatan Kota/Kabupaten.

Menteri Kelahiran Bengkulu menegaskan jika proses legalisasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp2,5 Juta bisa menggunakan Dana Operasional sebesar tiga persen yang bersumber dari Dana Desa.

Sementara itu, Wamendes Ariza mengatakan, tujuan utama Koperasi Desa ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung atau desa. Kehadiran Koperasi ini diharapkan kebutuhan pokok masyarakat desa dapat terpenuhi dengan harga murah dan tepat.

“Koperasi Desa nanti akan menyediakan Gas Elpiji, Pupuk, Sembako dan kebutuhan lainnya, termasuk juga bakal ada Klinik dan Apotek Desa,” kata Wamendes Ariza.

Wamendes Ariza mengatakan jika Koperasi Desa Merah Putih harus untung, karena keuntungan tersebut akan didistribusikan kepada anggota koperasi dan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat desa secara luas.

Olehnya, saat awal pembangunan, pengeluaran pun harus ditekan semaksimal mungkin seperti Kantor Koperasi memanfaatkan Gedung milik Pemerintah hingga tidak perlu sewa.

“Agar modal yang diterima nantinya bisa dimaksimalkan untuk pengembangan usaha,” kata Wamen Ariza.

Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Majelis Rakyat Papua Barat dan Papua Barat Daya, Forkompimda, Para Bupati dan Wali Kota, Kepala Distrik dan Kepala Kampung di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Mendampingi Mendes Yandri, Kepala BPI Mulyadin Malik, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK