Menu

Mode Gelap
Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia

SOSIAL

Ratas Pembentukan Tanggul Laut di Pulau Jawa

badge-check


					Foto: dok. BPMI Setpres Perbesar

Foto: dok. BPMI Setpres

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya menyebut bahwa rapat tersebut membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

“Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, Selasa (10/6/2025),” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy mengungkapkan bahwa inisiatif ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

“Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” ucap Seskab Teddy.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan memastikan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK