INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kebijakan penanggulangan stunting tidak bisa lagi dilakukan secara seragam, melainkan harus berbasis data yang akurat.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK Pratikno usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko PMK dan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (21/7/2025).
“Jadi, kita tahu betul di mana masalahnya, apa sebabnya, dan kemudian intervensinya seperti apa. Indonesia terlalu besar, Indonesia terlalu beragam untuk diberlakukan kebijakan secara seragam. Oleh karena itu, akurasi data menjadi sangat penting,” ungkapnya.
PKS antara Kemenko PMK dengan BPS ini menjadi kerja sama strategis ketiga dalam orkestrasi integrasi data stunting, setelah sebelumnya Kemenko PMK menjalin kerja sama serupa dengan Kementerian Kesehatan serta Kemendukbangga/BKKBN. Dengan keterhubungan data lintas sektor, Menko PMK berharap kebijakan yang disusun akan semakin tajam dan tepat sasaran.
“Sehingga, kami di Kemenko PMK siap melakukan orkestrasi dengan perangkat kebijakan yang lebih akurat. Kita sebutnya sebagai Precision Policy,” ujar Pratikno.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dan Sesmenko PMK Imam Machdi, serta disaksikan langsung oleh Menko PMK Pratikno dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Sesmenko PMK Imam Machdi menyampaikan, penandatanganan PKS ini ditujukan untuk memberikan dukungan dalam satu data stunting, sehingga bisa memberikan precision policy di bidang stunting dan pembangunan manusia pada umumnya.
Penandatanganan PKS mencakup tiga ruang lingkup utama: integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional BPS dengan data dari Kemenkes, Kemendukbangga/BKKBN; menyusun indikator dan pemodelan di bidang stunting serta simulasi intervensi berbasis Artificial Intelligence (AI); dan pengembangan dashboard orkestrasi sebagai alat bantu pembuatan kebijakan.
“Kita akan menyusun model dan indeks kerawanan stunting yang bisa kita identifikasi dengan baik. Kita sangat berharap ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” kata Imam.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan komitmen penuh BPS untuk mendukung orkestrasi data nasional. Ia menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mencakup 285,8 juta individu dan 93 juta keluarga, dan telah mampu mengidentifikasi karakteristik penting dari keluarga yang berisiko stunting.
“Kita bisa mengetahui secara detail adanya risiko stunting akibat gizi sensitif. Kita punya data BPS itu kondisi rumah, mulai dari alas, lantai, dinding, dan kita bisa tahu kondisi sanitasinya. Sehingga kita bisa tahu juga potensi stunting di keluarga tersebut,” ujarnya.
Sonny menambahkan bahwa BPS juga siap mendukung pemanfaatan AI, sejalan dengan peran BPS sebagai Regional Hub Data Science di Asia Pasifik. Ia mengatakan, stunting bisa menjadi pilot project penting dalam pemanfaatan data science untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.*
