Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Kritik untuk Menteri-menteri Prabowo

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, JakartaKritik tajam dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri saat ini tidak memahami visi presiden dan lebih fokus pada kepentingan anggaran.

“Kabinet kelihatannya lebih banyak mengincar anggaran ketimbang mengulas proyek presiden secara lebih sosialistis,” kritik Rocky dalam wawancara terbaru bersama jurnalis senior, Hersubeno Arief, kemarin.

Rocky menilai ketidakselarasan ini terjadi karena kabinet terbentuk dari hasil transaksi politik dengan berbagai partai koalisi seperti Golkar, PAN, PKS, dan Demokrat.

“Tidak mungkin ‘Paradoks Indonesia’ sebagai wahana pencapaian idealisme Prabowo itu diedit oleh menteri-menterinya. Itu adalah sikap presiden,” tegasnya merujuk pada buku yang ditulis Prabowo.

Rocky menekankan bahwa meskipun presiden menang melalui koalisi, “suara rakyat tetap harus diutamakan bukan suara koalisi.”

Kritik ini semakin menguat seiring dengan berbagai kasus korupsi yang menjerat beberapa menteri dari “geng Jokowi” yang membuat mereka berada dalam “suasana cemas dan gelisah.”

Menurutnya, Prabowo harus memastikan kabinet mendatang diisi orang-orang yang benar-benar memahami ideologi keadilan sosial dan memiliki track record yang bersih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK