Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Amnesty International Indonesia Kritisi Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, soal Ini

badge-check


					Foto: Prabowo Subianto/tangkapan layar Perbesar

Foto: Prabowo Subianto/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden RI Prabowo Subianto, pada Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di New York, AS (23/9/2025) diaebut tidak lantang menyatakan kejahatan kemanusiaan di Gaza sebagai genosida. “Pidato ini tidak selaras dengan cita-cita Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di seluruh dunia!” kritisi Amnesty International Indonesia lewat akun X-nya, Senin (29/9/2025).

Di dalam pidatonya, Prabowo menyerukan keadilan dan perdamaian dunia. “Namun, ia tidak menyebut Israel sebagai pelaku genosida terhadap warga Palestina. Hal ini berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida di Gaza.”

Amnesty International Indonesia menyebut bahwa selama lebih dari 50 tahun, pendudukan militer Israel dan blokade di Gaza menyebabkan pelanggaran HAM yang serius terhadap warga Palestina.

“Indonesia seharusnya mendesak Israel untuk mengakhirinya, serta menghentikan kerja sama dengan pihak yang berkontribusi terhadap genosida.”

Indonesia juga harus segera meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, agar dapat mengadili aktor-aktor yang bertanggung jawab atas genosida.

Pidato presiden tentang keadilan dan perdamaian tidak akan bermakna tanpa aksi nyata untuk mengakhiri genosida dan memastikan pertanggungjawaban pelakunya.

“Indonesia harus segera desak Israel untuk mengakhiri genosida di Gaza!”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK