INAnews.co.id, Jakarta– Jaringan GUSDURian secara tegas mengecam tindakan represif aparat dan kekerasan polisi dalam merespons aksi protes yang tengah melanda sejumlah kota di Indonesia, terutama Jakarta belakangan ini. Organisasi ini mengingatkan bahwa sifat arogan pejabat dan aksi kekerasan aparat kian memperparah situasi, yang berpotensi melemahkan supremasi sipil di tanah air.
Dalam pernyataan resminya, Ahad (31/8/2025), Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk represi terhadap demonstran. Lebih jauh, mereka menuntut adanya reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri dan pencopotan Kapolri akibat kekerasan yang terus berulang selama penanganan unjuk rasa.
Selain itu, Jaringan GUSDURian menuntut pencabutan segala fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka juga menyerukan agar DPR memastikan kebijakan negara benar-benar berpihak pada rakyat dan mendorong pemerintah untuk menegakkan rule of law secara tegas serta memberantas korupsi yang kian brutal dan vulgar.
Jaringan GUSDURian mengimbau lembaga negara independen agar menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga perlindungan hak konstitusional warga negara dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu melakukan konsolidasi gerakan demi memastikan terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi substantif.
Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi protes yang dipicu oleh kematian tragis Affan Kurniawan, seorang ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis polisi saat demonstrasi menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis. Demonstrasi memuncak dengan bentrokan kekerasan, penguasaan fasilitas publik, hingga pembakaran gedung pemerintahan di beberapa daerah.
Situasi ini menjadi cerminan nyata kemarahan masyarakat terhadap pejabat dan aparat yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat serta terkesan arogan dalam menjalankan kekuasaan. Jaringan GUSDURian menegaskan pentingnya demokrasi yang berdasarkan keadilan dan supremasi sipil yang sehat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Jakarta menjadi pusat dari gelombang unjuk rasa yang menyebar ke kota-kota lain, menunjukkan bahwa keresahan publik semakin meluas dan menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat untuk bertindak lebih adil dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
