INAnews.co.id, Jakarta– Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tengah dilanda gejolak internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Syuriah PBNU mengeluarkan risalah rapat harian yang mendesak Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya untuk mundur dari jabatannya.
Pengamat politik Adi Prayitno dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Selasa (25/11/2025) menilai, ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah NU ada desakan pemakzulan ketua umum di tengah masa jabatan.
“Ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya di mana ada konflik internal PBNU dan diminta supaya ketua umumnya yaitu Gus Yahya untuk berhenti di tengah jalan,” ujar Prayitno.
Dua Argumen Syuriah
Menurut Prayitno, risalah Syuriah PBNU yang beredar di media sosial memuat dua argumen utama. Pertama, PBNU dinilai telah mengundang tokoh yang terafiliasi dengan Zionisme dan Israel, yang dianggap melanggar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
Kedua, adanya dugaan pelanggaran dalam tata kelola keuangan internal PBNU yang dinilai melanggar hukum syarak dan aturan yang berlaku.
“Dua argumen ini yang kemudian menjadi trigger, menjadi titik kulminasi argumen yang disampaikan oleh Syuriah untuk mendesak Gus Yahya mundur, jika tidak akan dimundurkan posisinya sebagai ketua umum PBNU,” jelasnya.
Gus Yahya Bantah Keras
Di sisi lain, Gus Yahya tegas menyatakan tidak akan mundur. Ia mendapat dukungan penuh dari rapat ulama PBNU dan berbagai wilayah. Gus Yahya menilai desakan Syuriah tidak memiliki legal standing untuk meminta ketua umum hasil muktamar mundur di tengah jalan.
“Gus Yahya mengatakan dirinya dipilih bukan untuk berhenti di tengah jalan, tapi untuk melengkapi jabatan politiknya lima tahun yang akan berakhir di Desember 2026,” kata Prayitno.
Pendukung Gus Yahya juga mempertanyakan legalitas risalah rapat harian Syuriah tersebut. Mereka menilai jika ingin mengganti ketua umum hasil muktamar, harus melalui muktamar luar biasa dengan dukungan mayoritas wilayah, bukan lewat rapat Syuriah.
Dua Kubu Saling Klaim Legitimasi
Prayitno memprediksi kondisi ke depan akan semakin rumit karena masing-masing kubu mengklaim legitimasi. Kubu Syuriah menganggap risalah mereka berkekuatan hukum, sementara Gus Yahya beserta pendukungnya menolak keras dan menilai tidak ada basis legitimasi untuk pemakzulan.
“Masing-masing kubu adalah legitimis, masing-masing kubu itu adalah afsah dan kemudian mengeluarkan keputusan masing-masing,” ungkap pengamat yang mengaku warga Nahdliyin asal Madura ini.
Seruan Islah Politik
Sebagai warga NU, Prayitno berharap kedua belah pihak segera melakukan islah (perdamaian) politik. Ia mengingatkan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang hubungannya didasarkan pada persaudaraan, bukan hubungan kompetitif seperti partai politik.
“Bukankah NU itu adalah organisasi sosial keagamaan yang hubungannya mirip hubungan antara ustaz dengan murid, antara santri dengan kiai,” kata Prayitno.
Ia juga mengimbau kiai-kiai sepuh dan ulama karismatik untuk turun tangan memediasi konflik ini sebelum berlarut-larut dan merugikan para jamaah NU di tingkat bawah.
“Dalam logika konflik politik, tidak ada satu pihak yang diuntungkan. Yang ada itu semua pihak dirugikan dan para jamaah yang ada di bawah tentu merasa akan terganggu,” pungkas Prayitno.
