Menu

Mode Gelap
Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

POLITIK

97 Persen Deforestasi Indonesia Legal

badge-check


					Foto: Anies Baswedan/tangkapan layar Perbesar

Foto: Anies Baswedan/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Calon Presiden 2024 Anies Baswedan menyoroti fakta mengejutkan bahwa 97 persen deforestasi di Indonesia terjadi secara legal dengan izin resmi. Hal ini disampaikannya dalam Rakernas I Gerakan Rakyat di Jakarta, Jumat (17/1/2026).

“97 persen deforestasi di Indonesia adalah legal. Artinya ditebang menggunakan izin. Ada stempel, dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar,” tegas Anies di hadapan seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa lebih dari separuh kehilangan hutan, yakni 59 persen, terjadi di area konsesi perusahaan – mulai dari logging, kebun kayu, tambang, hingga sawit. Kondisi ini menunjukkan masalah bukan terletak pada penegakan hukum, melainkan pada sistem aturan itu sendiri.

“Kalau 97 persen itu legal, berarti masalahnya di aturan, di aturan hukumnya. Masalahnya adalah sistem yang membolehkan pengrusakan atas nama pembangunan,” ungkap Anies.

Ia menekankan perlunya reformasi aturan dan regulasi yang selama ini justru melegitimasi kerusakan ekologi. Menurut data yang disampaikan, tahun 2024 saja Indonesia kehilangan 175.000 hektar hutan, sementara pemantau independen memprediksi angka lebih tinggi mencapai 260.000 hektar.

Anies mendesak perubahan fundamental dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK