INAnews.co.id, Jakarta– Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertamanya yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta pada 17-18 Januari 2026, Perkumpulan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Keputusan bersejarah ini disetujui oleh 98% dari 403 peserta yang hadir, yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam sidang pleno yang dipimpin Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan, Rakernas menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031. Keputusan ini mendapat dukungan bulat dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang hadir.
“Ini tentunya adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap kekuatan partai politik alternatif yang lahir dari orang-orang kecil, orang-orang biasa, telah terwujud,” ujar Sahrin Hamid dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih.
Anies Rasyid Baswedan hadir sebagai Anggota Kehormatan 001 dan Tokoh Inspirator Gerakan Rakyat. Dalam arahannya yang bertema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”, Anies memberikan pencerahan mendalam tentang krisis ekologis Indonesia, khususnya terkait bencana banjir bandang di Aceh yang telah merenggut 1.198 jiwa.
Seluruh DPW yang hadir secara aklamasi merekomendasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung Partai Gerakan Rakyat pada Pemilihan Presiden 2029. “Di mana pun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan!” tegas Sahrin Hamid, disambut riuh applaus peserta.
Partai Gerakan Rakyat mengadopsi Pancadarma sebagai karakter dasar setiap kadernya:
- Religiusitas – Berketuhanan Yang Maha Esa
- Nasionalisme Kerakyatan – Cinta negara dan rakyat
- Kersa Kesatria – Niat baik yang diwujudkan dalam tindakan
- Kasih Sayang – Empati dan kerukunan
- Integritas Moral – Satunya kata dan perbuatan
Sementara Lima Prinsip Berpartai yang akan menjadi pedoman organisasi meliputi: Musyawarah Mufakat, Gotong Royong, Meritokrasi, Transparansi, dan Kesetaraan (Egalitarianisme).
Sahrin Hamid menegaskan bahwa partai menargetkan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada Februari 2026. Untuk memenuhi persyaratan partai politik di Indonesia, Gerakan Rakyat harus memiliki:
- 100 persen kepengurusan di 38 provinsi (DPW)
- 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota, atau sekitar 402 DPD
- 50 persen kepengurusan di kecamatan, atau 3.069 DPC dari total 7.000-an kecamatan se-Indonesia
“Dengan kekuatan gotong royong yang telah kita buktikan sejak 2023, saya yakin Gerakan Rakyat mampu memenuhi seluruh persyaratan ini,” ujar Sahrin Hamid dengan penuh keyakinan.
Rakernas mengangkat tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia” sebagai respons atas bencana ekologis yang melanda Sumatera. Anies Baswedan dalam arahannya memaparkan data mengejutkan bahwa 97% deforestasi di Indonesia bersifat legal, terjadi di area konsesi perusahaan dengan izin resmi.
“Siklon Tropis Senyar hanya korek api. Bensinnya adalah kerusakan ekologi yang kita ‘tabung’ selama bertahun-tahun: hutan yang hilang, sungai yang menyempit, gambut yang dikeringkan,” tegas Anies.
Partai Gerakan Rakyat berkomitmen memperjuangkan ekonomi regeneratif, distribusi yang adil, dan menolak paradigma pertumbuhan ekonomi tanpa batas yang mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dewan Pakar yang dipimpin Prof. Sulfikar Amir merumuskan 10 rekomendasi eksternal yang menjadi sikap politik Gerakan Rakyat, di antaranya:
- Menolak penghapusan Pilkada langsung
- Menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional
- Menjamin kebebasan berpendapat
- Menolak pemotongan transfer daerah
- Memperkuat perlindungan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja bagi 10 juta GenZ yang menganggur
Berbeda dengan partai politik pada umumnya, Gerakan Rakyat lahir dari semangat gotong royong murni. Rakernas yang dihadiri 511 peserta ini sepenuhnya dibiayai secara swadaya tanpa donatur tunggal atau dominasi keluarga tertentu.
“Partai ini bukan milik satu orang, satu keluarga, atau satu korporasi. Ini adalah partai rakyat!” tegas Sahrin Hamid, yang juga menekankan komitmen transparansi dengan melaporkan laporan keuangan setiap tanggal 5 setiap bulan.
Dengan 20.000 anggota berKTA dan 780 kader yang baru dikukuhkan di Bekasi pada 18 Januari 2026, Partai Gerakan Rakyat memasuki babak baru perjuangan politik menuju Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
