INAnews.co.id, Jakarta– Bivitri Susanti menilai fungsi pengawasan demokrasi Indonesia kini lumpuh di dua lini sekaligus: lembaga legislatif dan warga negara.
Hampir seluruh partai politik di DPR, menurut Bivitri, bergabung dalam koalisi pemerintah sehingga fungsi pengawasan parlemen terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif. Di sisi lain, warga yang mencoba menjalankan fungsi pengawasan, misalnya dengan mengkritik program makan bergizi gratis atau koperasi merah putih, justru menghadapi intimidasi dan serangan.
Bivitri mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemilik kedaulatan sejati adalah warga, bukan penguasa. Ia mengutip pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan sebagai fondasi yang kini tengah digerogoti.
“Mereka menjadi otoriter ketika tidak hanya tidak bisa diawasi, tapi secara aktif menyerang kelompok yang ingin mengungkap kebenaran,” ujarnya dalam tayangan Jumat (24/4/2026).
