INAnews.co.id, Jakarta– Delapan dari setiap sepuluh tabung gas LPG yang digunakan masyarakat Indonesia, termasuk di asrama-asrama mahasiswa, berasal dari impor. Fakta itu diungkap Koordinator Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yuda, dalam keynote speech Sarasehan Energi, Rabu (10/6/2026). “Ini adalah ironi dari negara yang berbasis agraris,” tegasnya.
Satya memaparkan bahwa impor LPG Indonesia mencapai 79,8 persen dari total konsumsi domestik. Sementara itu, impor minyak mentah menyentuh 38,7 persen dari kebutuhan kilang, dan impor BBM 34,2 persen dari konsumsi nasional. Di sisi lain, Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, namun masih mengimpor solar dan bensin.
“Kita negara produsen sawit terbesar, tapi impor solar dan bensin. Kita negara agraris, tapi impor LPG untuk memasak. Inilah ironi yang harus kita jawab,” ujar Satya.
Di sisi yang lebih positif, indeks ketahanan energi Indonesia pada 2025 mencapai 7,13 dari skala 10, masuk kategori “tahan”, meningkat 0,39 poin dibanding 2024. Kenaikan ini, menurut Satya, langsung disumbang oleh peningkatan bauran EBT dan penurunan impor BBM berkat program mandatory biodiesel B40. Realisasi 14,2 juta KL biodiesel menghemat defisit hingga Rp49,5 triliun, “setara membangun sekitar 10 fakultas baru di IPB,” ujarnya.
Satya juga memperingatkan risiko nyata dari situasi geopolitik: berdasarkan pemetaan DEN per April 2026, lonjakan harga minyak memiliki peluang 80 persen berdampak krisis, dan disrupsi impor LPG berpeluang 65 persen terjadi. Jika Selat Hormus memanas, harga pangan di kantin kampus pun bisa ikut naik.
Untuk itu, Satya mendorong strategi jangka pendek berupa percepatan B50 (target Juli 2026), standarisasi E5, dan diversifikasi sumber impor non-Timur Tengah. Jangka panjangnya: menjadikan kampus seperti IPB sebagai net zero campus, pusat riset bioetanol generasi kedua, DME dari gambut, dan smart grid berbasis AI untuk subsidi tepat sasaran.
