INAnews.co.id, Jakarta- Mahfud MD menanggapi insiden kericuhan dalam diskusi yang dihadiri tiga pejabat pemerintah, yakni Wakil Menteri Sosial Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam.
Ketiga pejabat tersebut terpaksa dievakuasi setelah didesak dan dihentikan paksa oleh mahasiswa yang menggelar protes di lokasi diskusi.
Mahfud menyebut peristiwa itu sebagai gambaran kecil dari akumulasi ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Kalau demokrasi itu berjalan sesuka sendiri karena kendali kekuasaan oleh orang yang memegang kekuasaan terbesar, maka yang terjadi dua: di tingkat elite akan terjadi korupsi, di tingkat bawah akan terjadi chaos, perlawanan,” kata Mahfud, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai aksi mahasiswa yang menghentikan paksa diskusi tersebut bukan tindakan yang tepat, namun menekankan pentingnya mencari akar penyebab kemarahan publik tersebut ketimbang sekadar mencari siapa yang memprovokasi di lapangan.
“Apakah mahasiswa baik melakukan itu? Tidak baik juga. Tetapi harus dicari penyebabnya,” ujarnya.
Mahfud juga menilai sosok pejabat yang hadir turut memengaruhi reaksi mahasiswa, mengingat Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko dikenal publik sebagai sosok yang dahulu kerap mengkritik keras pemerintahan Prabowo Subianto sebelum keduanya kini menjadi bagian dari kabinet.
Ia menyebut, alih-alih dialog langsung antara Presiden Prabowo dengan mahasiswa, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan penegakan hukum jauh lebih dibutuhkan saat ini.
“Pak Presiden gak perlu dialog langsung dengan mahasiswa, gak mungkin itu terjadi dialog yang sungguh-sungguh,” katanya.






