INAnews.co.id, Jakarta- Diskusi bertajuk “Perang Melawan Korupsi” digelar dalam program Indonesia Leaders Talk (Indal Stalk) yang disiarkan melalui kanal YouTube Mardani Ali Sera pada Jumat (17/7/2026). Empat narasumber yakni mantan Direktur Gratifikasi KPK periode 2012-2018 Giri Suprapdiono, politisi PKS Mardani Ali Sera, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari, dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, membedah persoalan korupsi di Indonesia yang dinilai sudah menyentuh akar sistem politik dan penegak hukum.
Diskusi ini muncul di tengah sorotan publik atas kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara.
Korupsi Penegak Hukum Jadi Sorotan Utama
Giri Suprapdiono membuka diskusi dengan menyoroti data statistik penindakan KPK yang menurutnya timpang. Ia mengungkapkan bahwa hanya sekitar 4 persen kasus yang ditangani KPK menyasar penegak hukum, sementara mayoritas menyasar politikus dan birokrat.
“Fungsi utama lembaga anti korupsi adalah menjaga integritas penegak hukum agar taat hukum,” kata Giri, seraya membandingkan dengan lembaga antikorupsi Hong Kong dan Singapura yang menurutnya lebih banyak menindak aparat penegak hukum sendiri.
Giri juga menyoroti anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyusul revisi Undang-Undang KPK dan tes wawasan kebangsaan yang menyingkirkan sejumlah pegawai KPK, termasuk dirinya. “Zaman Pak Jokowi memimpin tahun 2014 skornya 34, 10 tahun memimpin balik ke 34 lagi,” ujarnya.
Ia menyebut naiknya satu poin IPK setara dengan potensi tambahan Rp273 triliun bagi perekonomian Indonesia.
Biaya Politik Mahal Dituding Jadi Pemicu
Selain korupsi di ranah penegak hukum, Giri menilai akar masalah kedua adalah mahalnya biaya politik yang tidak diimbangi pendanaan negara memadai maupun remunerasi pejabat yang layak. Ia mencontohkan gaji bupati yang hanya sekitar Rp6,5 juta per bulan, jauh dari kebutuhan riil pejabat publik.
“Kalau presiden itu gajinya oke, tapi menteri dapat apa? Bupati, walikota enggak dapat apa-apa,” kata Giri, sembari menyinggung modus jual-beli jabatan, pengaturan proyek, hingga penggelapan pendapatan daerah sebagai cara kepala daerah mengembalikan modal politik.
“Kita Sedang Dijajah Korupsi, Bukan Berperang”
Feri Amsari mempertanyakan kelayakan tema “perang melawan korupsi”, karena menurutnya yang terjadi justru penjajahan oleh korupsi terhadap masyarakat. “Emang kita sedang perang melawan korupsi atau kita sedang dijajah korupsi?” ujarnya.
Feri mengkritik sikap Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh lembaga terlibat kasus penggeledahan Jampidsus melakukan introspeksi diri, alih-alih bersikap tegas. Ia juga mempersoalkan proses hukum yang menurutnya menyalahi prosedur, di mana kejaksaan disebut “mengambil alih” perkara, bukan menerima pelimpahan dari kepolisian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya itu jauh lebih tegas kalau presiden menyatakan bersihkan seluruh orang yang terlibat merusak institusi yang berada di bawah naungannya,” katanya.
Feri turut menyoroti independensi partai politik di Indonesia yang ia nilai lebih menyerupai “perusahaan keluarga” ketimbang organisasi kaderisasi. “Di Indonesia itu tidak ada partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai politik,” ujarnya.
Dahlan Iskan: Menunggu Titik Balik
Dahlan Iskan yang baru kembali dari kunjungan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia, mengaku pesimistis atas keberlanjutan reformasi birokrasi maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia membandingkan pengalamannya membenahi BUMN yang menurutnya mudah rusak kembali.
“Sebaik-baik membenahi BUMN itu mudah sekali merusaknya,” kata Dahlan.
Ia menaruh harapan pada kasus dugaan korupsi Jampidsus sebagai momentum perubahan besar. “Apakah kasus sekarang ini akan menuju tipping point, atau terjadi kompromi-kompromi lagi sehingga tipping point itu tidak akan pernah terjadi?” ujarnya.
Dahlan turut mendukung usulan agar KPK difokuskan menangani korupsi di kalangan penegak hukum dalam lima tahun ke depan. “Fokus KPK selama lima tahun hanya mengurus korupsi penegak hukum, saya setuju sekali,” katanya.
Mardani: Perlu “Island of Integrity”
Mardani Ali Sera mendorong terbentuknya aliansi lintas kalangan yang ia sebut “island of integrity”, melibatkan mahasiswa, pengusaha bersih, dan politikus berintegritas untuk mengawal pemberantasan korupsi.
“Negeri ini terlalu indah, terlalu banyak orang-orang baik, terlalu banyak kebaikan diberikan Allah dengan cuma diserahkan kepada elit-elit yang kadang-kadang tidak sadar,” katanya.
Ia juga menyoroti pelemahan kelas menengah yang menurutnya menjadi kelompok penekan penting dalam demokrasi, serta perlunya perbaikan sistem pemilu agar biaya politik tidak lagi menjadi pemicu korupsi struktural.
Rekomendasi Bersama
Menutup diskusi, para narasumber sepakat mendorong sejumlah langkah perbaikan, di antaranya pembatalan revisi Undang-Undang KPK era Presiden Jokowi, pemulihan status pegawai KPK yang tersingkir akibat tes wawasan kebangsaan, penguatan independensi pimpinan KPK, pembatasan masa jabatan ketua partai politik, hingga pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan antarlembaga penegak hukum.
Giri mengusulkan pembentukan lembaga setingkat kementerian yang mengoordinasikan seluruh aparat penegak hukum, mengambil model Amerika Serikat. “Kalau di Amerika ada bosnya, Minister of Justice. Di sini enggak ada, adanya cuma Menko,” ujarnya.
Diskusi Indonesia Leaders Talk direncanakan berlanjut pekan berikutnya dengan tema desain negara kesejahteraan Indonesia.
