INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menilai kemunculan “kabinet bayangan” yang dibentuk sejumlah aktivis, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil merupakan buah dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan partai politik dan anggota DPR. Pernyataan itu disampaikan Adi lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah Kamis (23/7/2026).
“Katanya kabinet bayangan ini dibentuk karena tidak ada check and balances yang mestinya itu diperankan oleh partai politik dan mestinya diperankan oleh kawan-kawan anggota dewan. Tapi dalam perkembangannya, check and balances itu nyaris tidak pernah ada,” kata Adi.
Kabinet bayangan tersebut dibentuk oleh gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, akademisi, serta para pakar di bidangnya masing-masing. Menurut Adi, kelompok ini menyusun sekitar 15 pos “menteri”, termasuk pos Menteri Keuangan, setelah melalui proses audiensi selama beberapa hari.
“Tujuannya adalah untuk memberikan narasi dan check and balances terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah,” ujar Adi. Ia menambahkan, kelompok tersebut mengklaim gerakannya bersifat nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik mana pun. “Ini murni gerakan politik nurani,” katanya menirukan klaim para penggagas.
Menanggapi kemunculan kabinet bayangan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutnya sebagai bagian sah dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Namun Sarmuji mengingatkan agar aspirasi maupun kritik idealnya disalurkan melalui DPR, yang secara konstitusional memang menjadi lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif.
Adi menilai justru pernyataan Sarmuji itu menegaskan akar masalahnya. “Justru yang terjadi, yang kita tahu kenapa muncul kabinet bayangan, kalau kita mendengarkan sejumlah statement dari para aktivis dan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet bayangan, justru check and balances DPR itulah yang tak ada,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang disebut Adi sebagai sosok yang dekat dengan pemerintah, menyatakan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat — termasuk dari kabinet bayangan — akan dicermati secara saksama. “Hal-hal yang baik katanya akan didengarkan, hal-hal yang positif akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” kata Adi menirukan sikap pemerintah.
Adi menyebut salah satu sorotan kabinet bayangan datang dari sosok bernama Bima, yang mengkritik besarnya alokasi dana APBN untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Di tengah kondisi dan gonjang-ganjing ekonomi seperti sekarang, tentu program-program populis itu perlu dievaluasi sehingga ada efisiensi dan mungkin dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis yang lainnya,” ujar Adi mengutip pandangan Bima.
Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, Adi menilai kemunculan kelompok-kelompok kritis seperti kabinet bayangan adalah hal yang alamiah dalam sistem demokrasi yang terbuka. “Ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi. Ketika semua partai politik, ketika semua kekuatan-kekuatan penting stakeholder di negara kita menjadi bagian dari kekuasaan politik, maka harapan terbesar yang muncul sebagai penyeimbang memang harus muncul dari kalangan gerakan civil society,” katanya.
Ia pun mengajak publik untuk menerima perbedaan pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sesuatu yang harus dihakimi. “Dalam demokrasi jangan pernah berharap akan ada pandangan-pandangan yang sama. Demokrasi itu justru meniscayakan ada pandangan-pandangan yang berbeda satu sama yang lain,” pungkas Adi.
