Menu

Mode Gelap
Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

POLITIK

Aturan PPN Naik 12 Persen Sudah Ada Sebelum Prabowo Menjadi Presiden

badge-check


					Aturan PPN Naik 12 Persen Sudah Ada Sebelum Prabowo Menjadi Presiden Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Aturan PPN naik 12 persen sudah ada sebelum Prabowo Subianti menjadi Presiden RI. Hal itu disampaikan politisi Demokrat Jansen Sitindaon ketika merespons salah satu warganet yang menyoal kenaikan PPN 12 persen.

“Soal PPN 12% ini juga bukan salah pak @prabowo selaku Presiden skrg kan. Krn sebelum beliau terpilihpun aturan itu sudah ada di UU. Termasuk jika jagoan mas kemarin di Pilpres yg menang pun — entah itu mas Anies atau mas Ganjar — aturan ini juga akan tetap berlaku, sepanjang tidak dikeluarkan Perppu atau DPR mengubahnya utk menunda atau membatalkannya,” terang Jansen, Ahad (22/12/2024).

Jansen mengira, adanya aturan tersebut prediksi dan dugaannya mungkin: tahun 2025 ekonomi kita akan hebat. Tapi ternyatakan tidak.

“Karena ini memang jenis norma hukum yg keberlakuannya baru ‘dikemudian hari’ ini. Bukan langsung diwaktu aturan itu dibuat. Tinggal skrg, setelah melihat keadaan masyarakat dan ekonomi kita, sebaiknya aturan ini kita tunda dulu keberlakuannya kan,” terangnya lagi.

Jadi, jika keadaannya ternyata tidak sesuai yang diprediksi harusnya aturan ini juga ikut berubah. Atau minimal ditunda, sampai keadaan “ideal ekonomi” yang diharapkan itu terjadi, dimana aturan 12 persen itu layak untuk diterapkan.

“Jadi mari kita kita tidak usah saling menyalahkan dipersoalan ini. Apalagi ada partai yg mau jadi “hero” padahal dia dulu yg terdepan mendukung ini,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK