INAnews.co.id, Jakarta– Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris menyatakan dukungan dan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang takkan gelar operasi yustisi bagi pendatang.
“Saya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta,” sampai Fahira lewat akun X-nya, Senin (7/4/2025).
Menurut dia, dengan visi menjadi kota global, Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif. “Sebuah kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh semua orang tanpa diskriminasi,” katanya.
“Kota yang menghargai warganya secara setara, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan,” imbuhnya.
Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI akan mengandalkan pengecekan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bukan operasi yustisi.
“Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi tetapi kami akan melakukan pengecekan kependudukan,” kata Pramono beberapa waktu lalu di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Pramono menyebut bahwa kebijakan di atas bertujuan memastikan ketertiban administrasi kependudukan tanpa pendekatan represif.
“Dengan identitas kependudukan yang jelas, pendatang dapat mengakses berbagai peluang di Jakarta. Jakarta terbuka bagi siapa saja, selama mereka memiliki dokumen yang sah,” ujarnya.
