INAnews.co.id, Jakarta– Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) secara resmi menyatakan tidak akan bergabung dengan acara May Day 2025 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini tertuang dalam pernyataan resmi yang dirilis Koordinator Aliansi GEBRAK, Sunarno, Senin (28/4/2025).
Sunarno menegaskan, aliansinya menolak berkolaborasi dengan kekuasaan yang dinilai “menindas rakyat”. “Tidak ada alasan bagi rakyat yang mengalami kebijakan buruk dan represivitas negara untuk bersatu dengan kekuasaan yang menindas,” tegasnya dalam pernyataan tertulis.
Dia juga menyatakan bahwa gerakan buruh harus tetap independen dari kepentingan politik elit:
“Gerakan buruh Indonesia lahir sebagai gerakan mandiri, bukan bagian dari partai borjuasi. Kami punya prinsip perjuangan progresif yang tidak bisa diklaim untuk kepentingan kekuasaan.”
Aliansi GEBRAK akan menggelar unjuk rasa terpisah dengan agenda resmi pemerintah. GEBRAK akan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Ada lima tuntutan GEBRAK di peringatan May Day 1 Mei. Berikut tuntutannya:
- Cabut UU Cipta Kerja dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang pro-buruh.
- Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan akui status pekerja bagi ojek online, kurir, serta buruh migran.
- Hentikan penggusuran dan jalankan reforma agraria sejati.
- Tolak proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan dan sahkan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut UU TNI, tolak militerisasi kampus dan desa.
Sunarno—yang juga Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)—meminta pemerintah dan aparat keamanan menghentikan intimidasi terhadap aksi sipil:
“Hentikan pelarangan dan diskriminasi terhadap unjuk rasa May Day. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara aksi di Monas dan lokasi lain.”
Keputusan GEBRAK mempertegas polarisasi gerakan buruh tahun ini, setelah sebelumnya 62 serikat buruh menyatakan akan hadir dalam acara resmi pemerintah di Monas.
