INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap meningkatnya kepedulian publik pada sejarah, khususnya era transisi reformasi Mei 1998. Dalam cuitannya pada Senin, 16 Juni 2025, Fadli menyoroti pentingnya ketelitian dan kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal” yang terkait dengan peristiwa huru-hara 13-14 Mei 1998.
Fadli menjelaskan bahwa meskipun terdapat berbagai silang pendapat dan perspektif, termasuk keberadaan atau tidaknya “perkosaan massal,” laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) saat itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang kuat seperti nama, waktu, tempat kejadian, atau pelaku. Ia menegaskan perlunya verifikasi berbasis fakta yang kuat dan mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung hingga kini.
Menbud juga menanggapi kekhawatiran terkait narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia yang dianggap menghilangkan peran perempuan. Ia menegaskan bahwa buku tersebut justru memperkuat pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk peran organisasi perempuan, diplomasi, militer, dan isu kesetaraan gender.
Fadli mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dialog sehat dan konstruktif guna membangun narasi sejarah Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan, dan reflektif. Ia menyatakan kesiapan berdialog langsung dengan berbagai kelompok masyarakat dan menegaskan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai dasar penyusunan sejarah.
“Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang tanggung jawab kita di masa kini dan masa depan. Mari kita jadikan sejarah ruang bersama untuk pembelajaran, empati, dan kekuatan pemersatu,” tutup Fadli Zon.
