Menu

Mode Gelap
Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

NASIONAL

3,2 Juta Hektar Kebun Sawit Bermasalah Akan Dibagi ke Rakyat

badge-check


					Foto: ilustrasi, dok. info sawit Perbesar

Foto: ilustrasi, dok. info sawit

INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah berhasil menguasai kembali 3,2 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar aturan dan tidak memenuhi kewajiban, ungkap Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah dikasih tahu, peringatan berkali-kali, bandel, tidak mau—kita kuasai kembali. Tidak ada alasan. Sekarang milik negara,” tegas Prabowo di Munas ke-VI PKS, Senin (29/9/2025).

Kebun sawit yang dikuasai kembali ini akan dibagi kepada rakyat dalam bentuk pola inti-plasma. Setiap rakyat yang membutuhkan akan mendapat 2 hektar lahan untuk dikelola.

Program ini diperkirakan akan membuka minimal 1 juta lapangan kerja baru.

“Jadi bukan korporasi besar sendiri—korporasi besar kerja sama dengan rakyat kecil. Ini yang kita inginkan. Ini adalah ekonomi kekeluargaan: yang kuat narik yang lemah,” jelasnya.

Prabowo menegaskan konsep ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan perintah UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain kebun sawit, pemerintah juga tengah merintis cetak sawah baru seluas 480.000 hektar, dengan 280.000 hektar sudah dikerjakan. Produksi beras Indonesia kini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK