INAnews.co.id, Jakarta– Peluncuran laporan Koalisi Bersihkan Indonesia bertepatan dengan rilisnya dokumenter “Dirty Vote 2” karya jurnalis Dandhy Laksono, dan keduanya menunjukkan pola yang sama—tanpa koordinasi.
“Ini bukan soal plagiarisme, tapi pola kekuasaan yang terbaca dengan jelas. Kami tidak koordinasi dengan Bersihkan Indonesia, tapi kesimpulannya sama,” kata Bivitri Susanti yang juga tampil di “Dirty Vote 2”, menceritakan di ICW, Selasa (18/11/2025).
Bivitri menjelaskan pola ini mudah dibaca bila kritis: konflik kepentingan terang-terangan, bagi-bagi kue kekuasaan, militarisasi ekonomi, hingga kriminalisasi aktivis—semua terlihat di media sosial, berita, opini sehari-hari.
“Yang membedakan adalah kajian Bersihkan Indonesia dan Dirty Vote 2 menganalisis lengkap, dengan data, sehingga orang yang cuma baca sepotong-sepotong bisa punya perspektif lebih luas,” jelas Bivitri.
Dandhy Laksono menambahkan, logistik politik Indonesia tidak pernah kekurangan: dari batubara, sawit, nikel, hingga bioetanol generasi baru yang menghabisi 2 juta hektar hutan Papua.
“Pemainnya itu-itu saja. Dari batubara main geothermal, punya PLTU, masuk nikel. Dan orang-orang ini ada di kelindan partai,” kata Dandhy via daring.
PR terbesarnya, kata Dandhy: membangun basis ekonomi rakyat sebagai logistik perlawanan. “Tempo digugat Rp 10 miliar, laba setahunnya cuma Rp 2 miliar. Tidak ada apa-apanya dibanding logistik oligarki. Kita harus bangun ekonomi tanding di tapak.”
