INAnews.co.id, Davos – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tindakan tegas pemberantasan korupsi dengan menyita total 5 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal serta mencabut izin 28 korporasi yang melanggar hukum, dalam pidatonya di WEF Davos, Kamis (22/1/2026).
“Dalam tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Dua hari lalu, saya pimpin rapat kabinet dari London via Zoom dan kami memutuskan mencabut izin 28 korporasi yang menguasai 1,01 juta hektare,” ungkap Prabowo.
Pencabutan izin dilakukan karena korporasi tersebut membangun perkebunan di hutan lindung, melanggar hukum secara terang-terangan. “Ini adalah upaya penegakan hukum hutan paling berani dalam sejarah Indonesia,” katanya.
Prabowo menyebut praktik ini sebagai “greedomics” – ekonomi keserakahan, bukan ekonomi pasar bebas. “Mungkin pengusaha rakus ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, atau merasa bisa membeli semua pejabat,” ujarnya.
Ia menantang mereka yang menganggap semua pejabat bisa dibeli. “Mereka akan mendapat kejutan besar,” tegasnya.
Pemerintah juga telah menutup 1.000 tambang ilegal dan masih mendata sekitar 1.000 tambang ilegal lainnya. Diperkirakan ada 666 korporasi yang melanggar hukum. “Kami hanya bisa punya keberanian menegakkan hukum. Tidak ada kompromi. Tidak ada jalan kembali,” kata Prabowo.
Sejak minggu-minggu pertama pemerintahan, ditemukan penyalahgunaan masif dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah di semua sektor ekonomi. “Rakyat saya menuntut ini. Kami bertekad melayani rakyat dengan jujur. Saya bertekad menjaga sumpah saya, membela konstitusi, menegakkan hukum negara,” tandasnya.
