INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Deputi Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengkritik keras pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai minim tata kelola. Dalam podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, Selasa (27/1/2026), Yanuar menyebut tata kelola absen dari seluruh pelaksanaan janji-janji Prabowo.
“Saya kira kita bisa dengan mudah kemudian melihat bahwa tata kelola ini absen dari seluruh pelaksanaan janji-janji Prabowo. Tidak hadir di situ,” ujar Yanuar.
Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah mestinya dijalankan dengan tiga kerangka: regulasi, institusi, dan akuntabilitas. Namun ketiga kerangka ini tidak ada dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Yanuar mempertanyakan mengapa program-program prioritas seperti MBG dan Sekolah Rakyat tidak pernah diaudit sejak pemerintahan Prabowo berkuasa pada Oktober 2024. “Program-program prioritas itu mestinya diaudit. BGN pernah diaudit enggak? MBG pernah diaudit enggak? Sekolah rakyat pernah diaudit atau tidak?” tanyanya.
Khusus untuk MBG, Yanuar menyoroti masalah regulasi yang baru muncul setelah terjadi kasus keracunan, termasuk yang menimpa cucu Mahfud MD. “Regulasi mengenai makan bergizi gratis itu baru muncul jauh setelahnya. Baru setelah itu Kemenkes dilibatkan, BPOM dilibatkan,” katanya.
Yanuar juga mengkritik tidak adanya kerangka evaluasi yang jelas. Menurutnya, MBG yang diklaim meningkatkan prestasi siswa tidak memiliki parameter pengukuran yang konkret.
