INAnews.co.id, Bandung– Komitmen dunia terhadap Paris Agreement tengah menghadapi ujian terberatnya. Di tengah konflik geopolitik yang memicu kelangkaan energi, banyak negara, termasuk yang selama ini menjadi poros kebijakan iklim, diam-diam kembali mengandalkan bahan bakar fosil. Pertanyaannya kini: apakah Indonesia masih bisa mempertahankan target puncak emisi di 2035 dan net zero di 2060?
Retno Gumilang Dewi, peneliti kebijakan energi ITB yang turut menyusun dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN), mengungkapkan kekhawatirannya dalam Sarasehan Energi 2026 di kampus ITB, Selasa (13/5/2026). “Seluruh dunia akan banyak kembali menggunakan fosil. Kalau kita lihat dari mapping yang ada sekarang, mencari-cari batubara itu menjadi penting, dan itu akan mempengaruhi net zero kita ke depan,” ujarnya.
Retno menjabarkan pergeseran fundamental yang terjadi di tatanan energi global: dari sistem terpusat di bawah OPEC menuju realitas baru yang ditandai volatilitas tinggi akibat konflik, bukan karena kebijakan iklim. Dari globalisasi menuju regionalisasi, di mana setiap negara berlomba memperkuat ketahanan energinya sendiri. “Ini bukan hanya syok harga, ini perubahan struktur geopolitik global,” katanya.
Negara yang justru diuntungkan dari kondisi ini adalah AS, Kanada, dan Brasil, yang meraup windfall profit dari kenaikan harga energi. Sementara negara-negara seperti Filipina, Jepang, dan Uni Eropa masuk dalam kategori rentan secara energi. Indonesia, menurut Retno, berada di posisi yang lebih aman berkat keputusan tidak menaikkan harga BBM, namun bukan berarti tanpa risiko.
Soal target puncak emisi 2035, Retno menyebut ada faktor yang bisa meringankan: percepatan B50 dan kebijakan biofuel yang lebih ambisius dari perkiraan semula bisa menggeser emisi sektor energi dan mempertahankan peak di 2035 meskipun RUPTL sendiri sempat memproyeksikan puncak emisi bergeser ke 2038. “Kalau B50 masuk lebih awal, secara neto ada kemungkinan kita masih bisa bertahan di 2035,” katanya.
Ia juga menyoroti ambisi 100 GW solar PV yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dari total itu, 80 GW bersifat desentralisasi, artinya sekitar 1 MW per desa dari total sekitar 80.000 desa. “Apakah setiap desa mampu menyerap 1 MW? Ini yang harus dilihat serius,” ujarnya. Retno menutup paparannya dengan menegaskan bahwa Indonesia kini membutuhkan transisi yang bukan hanya ambisius, tetapi realistis dan adaptif terhadap disrupsi yang tidak bisa diprediksi.
