Menu

Mode Gelap
Tidak Pernah Yakin Reformasi Polri Akan Terwujud Komunitas Rielzteam Siap Menggelar Perayaan Anniversary Ke 3 Tahun Korupsi MBG Lebih Parah dari Manfaatnya, tapi Program Harus Lanjut Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung, Netty: Pemulihan Korban Harus Jadi Prioritas DPRD Bogor Dukung Rencana Penerbitan SE Bupati terkait Pencegahan dan Penanggulangan LGBT Hikmahanto: Damai AS-Iran Untungkan Teheran, RI Diminta Keluar dari BoP

POLITIK

Keluhan Daerah: Dana Pusat tak Sampai ke Desa

badge-check


					Foto: ilustrasi (AI) Perbesar

Foto: ilustrasi (AI)

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan banyak keluhan dari pejabat dan warga di daerah terkait program-program pemerintah pusat yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Dana besar dari pusat tidak dinikmati oleh desa. Daerah tidak bisa apa-apa karena dananya terbatas,” kata Mahfud usai kunjungannya ke Kalimantan Barat, dalam podcast Terus Terang, Selasa (2/6/2026).

Mahfud menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh. Anggaran yang semula Rp15.000 per kepala disebut mengalami pemotongan bertahap hingga tersisa Rp6.000 saat sampai ke tingkat bawah. Ia menyarankan agar dana MBG langsung disalurkan ke desa sehingga produk lokal seperti telur, ayam, dan sayuran warga bisa terserap.

Selain itu, Mahfud menyoroti nasib guru honorer yang terancam diputus kontraknya pada Desember 2026. Ia mengkritik respons pejabat yang saling lempar tanggung jawab antara Mendikdasmen dan Menteri PANRB.

“Untuk apa ada Menko kalau jawabannya saling lempar? Mestinya dibawa dulu ke Menko, lalu disampaikan ke presiden dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Korupsi MBG Lebih Parah dari Manfaatnya, tapi Program Harus Lanjut

24 Juni 2026 - 17:18 WIB

Haris Azhar: MBG Disakralkan, Padahal Cuma Janji Kampanye

23 Juni 2026 - 05:58 WIB

Ray Rangkuti: Demo Mahasiswa Buntut Krisis Kepercayaan

22 Juni 2026 - 12:55 WIB

Populer POLITIK