INAnews.co.id, Jakarta– Pegiat HAM Haris Azhar memperingatkan bahaya pelibatan TNI dan Polri dalam program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia nilai sebagai kemunduran ke era dwifungsi ABRI sebelum reformasi 1998.
Dalam wawancara di kanal YouTube Cemas, Haris mengatakan keterlibatan aparat keamanan dalam urusan pertanian semestinya tidak terjadi jika kementerian terkait benar-benar memiliki kapasitas menjalankan tugasnya. Ia menduga ada kepentingan lain di balik mobilisasi militer dan polisi ke sektor sipil tersebut.
Haris mengingatkan bahwa salah satu tuntutan utama reformasi 1998 adalah penghapusan dwifungsi ABRI, yakni peran ganda militer di bidang politik dan bisnis. “Penghapusan itu dilakukan karena tentara dengan senjata di tangan dinilai berbahaya jika merangkap kekuatan ekonomi dan politik,” katanya.
Ia mencontohkan riset lembaganya dahulu, Kontras, bersama ICW dan sejumlah akademisi yang menemukan jejaring bisnis militer era Orde Baru, mulai dari koperasi institusional hingga usaha individu prajurit yang memanfaatkan jejaring kekuasaan untuk menyingkirkan pesaing usaha.
Haris juga menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang menurutnya menghidupkan kembali pola lama seperti Pam Swakarsa dan mobilisasi Komponen Cadangan (Komcad), yang berpotensi memicu konflik sosial horizontal di tingkat masyarakat. Ia mendesak agar petani tidak kehilangan kendali atas lahannya sendiri akibat alih kelola ke institusi keamanan.
