Publik Geram ke Pemerintah Tiap Kali Bencana Melanda
- account_circle Robi
- calendar_month 6 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Wahyu Tri Utomo (kiri)/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Analisis sentimen media sosial terhadap penanganan bencana oleh pemerintah menunjukkan pola yang berulang: publik konsisten menuntut percepatan bantuan dan penetapan status bencana nasional, sementara respons pemerintah kerap dinilai lambat dan komunikasi pejabat publik dianggap tidak empatik.
Temuan itu disampaikan data scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, dalam diskusi publik “Siaga Bencana ala Kadarnya”, Selasa (15/9/2026). Wahyu memaparkan hasil pemantauan media sosial terkait sejumlah bencana besar sepanjang 2025–2026, mulai dari banjir bandang di Sumatera, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
“Dari bencana ke bencana, responsnya selalu sama. Tuntutan publik itu selalu sama, terkait percepatan bantuan dan penetapan sebagai bencana nasional,” kata Wahyu.
Wahyu menyoroti sejumlah momen yang menurutnya memperburuk persepsi publik, salah satunya pernyataan pejabat Kementerian Kehutanan soal asap karhutla yang sempat viral di media sosial. Selain itu, publik juga mempertanyakan keterlambatan kunjungan kepala negara ke lokasi bencana NTT.
“Pernyataan asap tidak punya KTP jadi pukulan telak bagi citra Kementerian Kehutanan,” ujar Wahyu. Ia menambahkan, “Di tengah kondisi bencana, blunder komunikasi dari pemerintah justru datang dan mengobarkan api amarah.”
Kendati demikian, Wahyu mencatat adanya sentimen positif terhadap kinerja petugas di lapangan, seperti personel BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas. Menurutnya, publik cenderung membedakan antara kinerja teknis di lapangan dengan komunikasi dan kebijakan pejabat di level atas.
Ia juga menyoroti bagaimana narasi di media sosial berpotensi memicu polarisasi antarwilayah, seperti muncul tudingan diskriminasi penanganan antara Jawa dan Sumatera saat bencana banjir bandang terjadi. “Ini sebetulnya riskan dalam konteks seperti ini, adanya potensi narasi-narasi negatif yang kemudian mengarah kepada perpecahan,” katanya.
Wahyu mengaitkan pola kekecewaan publik itu dengan tekanan fiskal ganda: pemangkasan anggaran BNPB di tingkat pusat serta terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. “Dari anggaran yang tadinya sekitar 900 triliun menjadi sekitar 600 triliun akibat pemotongan, daerah juga akan sangat kesusahan untuk meng-cover kebutuhan penanganan bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, akar persoalan karhutla dan bencana hidrometeorologi lain tidak semata faktor alam, melainkan tata kelola lahan yang lemah, termasuk deforestasi untuk membuka lahan perkebunan dan industri. “Kita enggak bisa hanya sekadar menyalahkan asap enggak punya KTP. Tapi memang dari tata kelola pun juga harus segera dibenahi,” kata Wahyu.
Sebagai penutup, Wahyu mengingatkan bahwa sorotan publik yang kerap mengarah ke figur personal pejabat sebenarnya mencerminkan persoalan yang lebih struktural. “Ini adalah masalah terkait dengan tata kelola, terkait kelembagaan, dan juga terkait dengan anggaran itu sendiri,” pungkasnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar