Ahli INDEF: Cegah Bencana Lebih Hemat daripada Tanggap Darurat
- account_circle Robi
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Ari Rakatama (kanan)/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Pencegahan bencana selama ini kerap dipandang sebagai beban anggaran, padahal seharusnya diperlakukan sebagai investasi pembangunan yang jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Setiap 1 dolar AS yang dibelanjakan untuk pengurangan risiko bencana diperkirakan mampu menghemat hingga 15 dolar AS kerugian akibat bencana.
Hal itu disampaikan peneliti Associate INDEF, Ari Rakatama, dalam diskusi publik “Siaga Bencana ala Kadarnya”, Selasa (15/9/2026). Ari mengajak peserta diskusi melihat bencana bukan semata urusan tanggap darurat, melainkan persoalan ekonomi dan kualitas pembangunan.
“Selama ini pencegahan bencana dinilai sebagai cost. Padahal itu bagian dari investasi pembangunan juga,” kata Ari.
Mengutip data Bank Dunia, Ari menyebut kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 mencapai sedikitnya Rp221 triliun, atau sekitar 1,9 persen dari PDB Indonesia saat itu, mencakup kerusakan produksi dan aset, gangguan kesehatan dan produktivitas, hingga terganggunya logistik dan layanan publik.
“Yang perlu kita hitung itu bukan hanya biaya menangani api, tetapi juga aktivitas ekonomi yang terganggu,” ujarnya.
Ari menjelaskan, risiko bencana perlu dipahami melalui empat unsur menurut kerangka Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), yakni bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas. “Kita tidak cukup bertanya bencananya sebesar apa, tapi kita juga perlu bertanya siapa yang terpapar, seberapa siap mereka, kemudian lokasi serta kualitas pembangunan ikut menentukan besarnya dampak,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya sistem peringatan dini yang tuntas hingga tahap tindakan, bukan sekadar penyebaran pesan. Mengutip data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan UNDRR, Ari menyebut angka kematian akibat bencana enam kali lebih rendah di negara-negara dengan sistem peringatan dini yang mumpuni.
“Keberhasilan peringatan itu tidak cukup dari pesan yang terkirim, tapi harus jelas siapa bertindak dengan logistik dan dana apa,” tegasnya.
Khusus untuk karhutla di lahan gambut, Ari mendorong empat pertanyaan audit tata kelola: siapa penguasa lahan dan penanggung jawab pencegahan kebakaran, bagaimana tata air gambut dikelola, apakah tersedia alternatif usaha tanpa membakar lahan, serta apakah laporan pelanggaran ditindaklanjuti hingga penyebab kebakaran terlacak.
“Cuaca sebenarnya hanya memperbesar bahaya, tetapi keputusan tata guna lahan itu yang akan menentukan risikonya,” ujar Ari, sembari mencontohkan simulasi bahwa restorasi 2,49 juta hektare lahan gambut sebelum kebakaran 2015 berpotensi menekan luas lahan terbakar hingga 6 persen dan emisi karbon dioksida hingga 18 persen.
Ari menutup paparannya dengan menegaskan tiga syarat kesiapsiagaan bencana yang ideal: risiko yang terpetakan, tanggung jawab yang jelas, serta dana dan tim yang siap sedia sebelum bencana terjadi. “Ukuran siaga itu bukan ramainya atau baiknya respons, tetapi berkurangnya korban dan kerugian yang dapat dicegah,” katanya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar