INAnews.co.id, Jakarta – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) resmi ditutup Mingg, 22 December 2019 . Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-5 ini berlangsung selama tiga hari yaitu dari 20-22 Des 2019 di Hotel Grandhika Jakarta.
Dalam Mukernas kali ini Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam menyampaikan sikap resminya terkait kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) terkait isu-isu keislaman. Salah satu rekomendasi Parmusi menyoroti sepak terjang Menteri Agama Fachrul Razi yang dinilai mengebiri ruang dakwah Islam.
Mukernas V Parmusi
Kebijakan kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi dinilai menyudutkan umat Islam. Khususnya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme. Padahal radikalisasi sebenarnya bukan persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia.
“Persoalan utama kita sebenarnya adalah kemiskinan dan kebodohan yang bisa menimbulkan orang bersikap radikal. Mestinya ini yang harus diprioritaskan pemerintah, bukan radikalisme,” ujar Usamah.
Usamah menilai kebijakan Menag terlalu mengada-ngada, misalnya menghapus materi jihad dalam pelajaran di sekolah, dan tidak hanya itu, Kemenag juga telah merilis hasil survei tentang indeks kerukunan umat beragama, di mana propinsi Aceh menjadi daerah yang paling rendah toleransinya dibanding dengan daerah lain. Menurut Usamah, Hasil survey terlalu mengada-ngada untuk itu Parmusi secara resmi menolak hasil survei tersebut.
Oleh sebab itu menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi yang jatuh pada 30 Januari 2020 mendatang, Parmusi meminta kepada Presiden untuk segera mencopot Menteri Agama Fachrul Razi yang dianggap telah membuat keresahan di tengah-tengah umat Islam karena pernyataan dan kebijakannya yang kontroversial.
Selain itu, Parmusi juga mendesak Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin untuk memberikan ruang kebebasan beragama seluas-luasnya bagi umat beragama. “Kita minta Pemerintah memberi ruang beragama seluas-luasnya bukan hanya untuk agama Islam, tapi umat beragama seluruhnya agar lebih produktif dan modern. Bukan sibuk membahas radikalisme, karena itu bukan prioritas, tapi prioritas adalah membangun SDM bangsa.”
