INAnews.co.id , Kampar – Menjelang akhir tahun 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) distribusikan sertifikat hak atas tanah hasil Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah di seluruh Indonesia.
Penyerahan sertipikat tidak hanya dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan Kementerian ATR/BPN, namun juga dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota serta stakeholder lainnya.
Setelah beberapa hari yang lalu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah di Jakarta Barat, Kamis (26/12/2019) Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyerahkan 3.000 sertipikat tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Usai menyerahkan sertipikat tanah, Menteri ATR/Kepala BPN, mengucapkan selamat kepada 3.000 penerima sertipikat tanah.
“Sebanyak 2.085 bidang dari Redistribusi tanah yang di dalamnya terdapat 1.385 bidang hasil penyelesaian sengketa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan masyarakat Desa Senama Nenek serta hasil Program PTSL sebanyak 915 bidang yang berasal dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Pelelawan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan, biasanya yang dibagikan hanya sertipikatnya saja karena tanah sudah dimiliki masyarakat.
“Kali ini khususnya di Desa Senama Nenek kami kasih sertipikatnya sekaligus tanahnya. Ini merupakan salah satu program pemerintah Presiden Jokowi dalam menekan ketimpangan kepemilikan tanah,” ujar Sofyan A. Djalil.
Terpilih 12 orang yang secara simbolis menerima langsung sertifikat tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi oleh Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.
“Saya atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dengan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Maka saya juga berharap masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Riau menjadi sejahtera,” kata Syamsuar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau M. Syahrir, optimistis seluruh bidang tanah di Provinsi Riau terdaftarkan di tahun 2025.
“Kami optimistis untuk merealisasikan tahun 2025 seluruh bidang tanah di provinsi Riau sudah terdaftar atau terpetakan, maka setiap tahunnya target yang harus diselesaikan sebanyak 408.449 bidang tanah pertahunnya selama 6 tahun ke depan,” kata M. Syahrir.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi konflik pertanahan dan sengketa tanah, dengan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.
Bukan hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN memberikan program pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan modal usaha sehingga masyarakat bisa sejahtera dari segi ekonomi.
