Masyarakat Tebet Barat Masih Setengah Hati Terhadap Pembangunan FPSA

878

INAnews.co.id, Jakarta -Warga dilingkungan Tebet Barat khususnya RW 07 masih terlihat  setengah hati menerima rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka meminta Dinas LH DKI,Camat Tebet dan Lurah Tebet Barat mengkaji ulang rencana pembangunan tersebut, dengan memperhatikan kepentingan warga terdampak polusi bau dan polusi air serta dampak lain yang ditimbulkan atas keberadaan FPSA itu.

Seperti diketahui, tempat pengelolaan sampah itu selain dekat pemukiman seperti Rumah Susun (Rusun), tempat kegiatan belajar mengajar (sekolah) juga bersebelahan langsung dengan RPTRA yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk menghirup udara segar, sarana berolahraga dan berinteraksi sosial.

Hal ini terlihat pada Kegiatan Reses Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) August Hamonangan., SH,MH., yang berlangsung pada  Selasa malam (14/9/2021) dilokasi yang rencananya akan di bangun FPSA (Fasilitas Pengolahan Sampah Antara) yang terletak di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Naryono selaku ketua RW 07 Tebet Barat.

Pada acara reses anggota DPRD DKI Jakarta itu, Naryono selaku ketua RW 07 Tebet barat, mengungkapkan sejak adanya pemindahan pengolahan sampah dari Taman Honda ke lapangan dilingkungannya,bukan saja menimbulan polusi udara serta bau menyengat saja, akan tetapi, dengan adanya FPSA  sejak itulah jumlah pemulung (manusia  gerobak ) meningkat di wilayahnya dan inilah yang dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan sosial diwilayahnya. Sebab keberadaan mereka dilingkungannya tidak terdata atau melaporkan keberadaan dan statusnya pada RT/RW setempat.

Sementara itu Widodo Anggota LMK Tebet Barat mempertanyakan apa konpensasi yang diterima masyarakat dilingkungan RW 07 terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan adanya Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA), lebih jauh di ungkapkan keberadaan FPSA yang langsung menyentuh batas pemukiman ini sangat berdampak pada kualitas udara, saluran air, polusi bau yang menyengat yang bau merebak kedalam lingkungan penduduk.

Anggota LMK RW 07 Kelurahan Tebet Barat Widodo menanyakan apa yang akan dilakukan Pemerintah sebelum dibangunnya FPSA dan Konpensasi apa yang di terima warga terdampak.

Selanjutnya Widodo juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap truk sampah yang hilir mudik, karena di jalan yang dilalui oleh truk tersebut masih banyak anak anak yang bermain sepeda dan memang dekat dengan taman bermain dan RPTRA, tentu hal ini akan menimbulkan resiko dan berdampak pada anak anak dilingkungan itu.

Menjawab pertanyaan warga Ir. Erni Fitratunnisa ME sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan “ Relokasi pembangunan FPSA dari Taman Honda ke lapangan RW 07, dengan membangunan FPSA tersebut merupakan upaya untuk mengurangi kuantitas sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang”.

“Berdasarkan data, ketinggian ‘gunungan’ sampah di TPST Bantargebang sudah mencapai 43 – 48 meter dari batas maksimal 50 meter. Maka Tujuan membagun FPSA ditebet untuk mendukung optimalisasi TPST Bantargebang yang sedang berjalan saat ini,”

Selanjut Ir Erni menambahkan bahwa rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) beserta fasilitasnya berupa pengolahan sampah sudah dipikirkan secara matang. Bahkan, kata dia, pembangunan ini disesuaikan dengan komposisi dan karakteristik sampah di Kecamatan Tebet, Ungkap Ir. Erni.

“FPSA Tebet nantinya akan menjadi pengolahan sampah terpadu dengan recycling center, biodigester, pirolisis, BSF Maggot, incinerator, dan pengolahan FABA. Sehingga diupayakan hanya sampah tak terolah yang masuk ke insinerator. Selain itu, FPSA Tebet juga bakal dilengkapi fasilitas enviromental education (pusat edukasi warga), ruang interaksi publik (taman bermain), food center (kantin), sarana olahraga, urban farming, IPAL dan open theater”, tambah Ir Erni yang tampak semangat menjelaskan pada warga.

“Pembangunan FPSA Tebet juga terintegrasi dengan kegiatan revitalisasi Taman Tebet yang saat ini juga sedang berlangsung. Konsep hijau dari Taman Tebet juga akan diterapkan di FPSA Tebet yang sedang direncanakan,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sudin LH, M. Amin, menjawab pertanyaan Ketua RW Naryono, permasalah polusi dan dampaknya Kepala Sudin menjawab bahwa fasilitas tersebut akan dibangun dengan teknologi ramah lingkungan dan menekankan pada best practices dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, agar emisi yang dihasilkan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan dan tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan publik.

Terkait bertambahnya jumlah pemulung Kasudin meminta ada koordinasi dan pengawasan dari Kasatpol PP Tebet Barat untuk melakukan pendataan dan mengawasi keberadaan dan jumlah pemulung lama dan baru, segera berkoordinasi keberadaan tempat tinggalnya dan diketahui oleh RT RW setempat.

August Hamonangan didalam mengisi masa resesnya berjanji memperjuangkan hak-hak warga dilingkungan tebet barat dan menjembatani kenginanan warga sekitar Lokasi Pembangunan FPSA.

Pada sesi terakhir August Hamonangan selaku penggagas acara malam itu didalam mengisi masa resesnya berjanji memperjuangkan hak-hak warga dilingkungan tebet barat dan menjembatani kenginanan warga  sekitar Lokasi Pembangunan FPSA. “Walau PSI, kata orang Partai kemarin baru , setidaknya kami ingin menunjukkan bahwa kami ada dan Peduli kepada Masyarakat, untuk itu Kedatangannya  adalah bentuk kepedulian wakil rakyat, dikala melihat dan menyaksikan kesulitan atau masalah yang dialami masyarakat seperti ini yang terjadi di Tebet barat” Ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A Fraksi FSI.

Anggota DPRD Fraksi PSI dari Komisi A yang sebentar lagi dirotasi ke komisi D ini berharap, pada Lurah Tebet barat dan Sekcam Tebet serta jajarannya menyampaikan apa adanya terkait Rencana Proyek Pembangunan yang Vital dan demi Kemaslahatan bersama. Sebaiknya lakukan sosialisasi secara berkala serta melibatkan masyarakat dan mau menerima masukan dari warga Tebet Barat, Kemudian  mampu dan mau  menjelaskan dampak  resikonya, apa  keutungan dan kerugian dengan adanya rencana pembangunan FPSA, harus disampaikan kepada Masyarakat secara tranparan”, Tutup August Hamonangan.

Komentar Anda

Your email address will not be published.