Sekjend DEN KSBSI : Jokowi Harus Ingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk Berpihak pada Buruh Jelang Penetapan UM 2022

1.968

INAnews.co.id, Jakarta – Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang rata-rata naik hanya sebesar 1,09 persen. Dengan kenaikan yang dianggap sangat kecil tersebut, maka dipastikan serikat buruh akan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

Dalam kesempatan wawancara khusus pada media INAnews pada Kamis (18/11/2021) Dedi Hardianto selaku Sekjend DEN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas  menolak jika  Kementerian Ketenagakerjaan  menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar perhitungan penetapan UMP tahun 2022.

Sebab, UU Ciptaker itu masih diuji materiil atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Kalau judicial review dikabulkan berarti PP No. 36 gugur. Seharus pihak Kemnaker harus  menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sebaiknya  Omnibus Law Ciptaker tidak bisa digunakan sebagai dasar perhitungan UMP tahun 2022,” kata dia.

“Penggunaan UU Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini UU Ciptaker sedang menjalani judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan hukum, seharusnya peraturan masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015.

Lebih lanjut Dedi menyatakan, UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo memberikan “peluang” terhadap pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan rakyat Indonesia.

Untuk itu Dedi meminta Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya dalam kampanye Pilpresnya. Berdasarkan catatan dalam dokumen visi misinya, pasangan capres nomor urut 01 itu menjanjikan sejumlah hal untuk buruh. Janji itu terdapat dalam butir 2.6 terkait pengembangkan reformasi ketenagakerjaan.

Dijelaskan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan beberapa cara, yakni :

  • Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
  • Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
  • Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
  • Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
  • Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.

Janji untuk memperbaiki nasib buruh juga pernah disampaikan secara langsung oleh Jokowi saat berkampanye di hadapan para buruh di Kabupaten Bandung, Selasa (9/4/2019).

Jokowi saat kampanye itu berjanji akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini dikeluhkan oleh para buruh.

Dedi menerangkan, KSBSI  sendiri  sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003, diperoleh kenaikan rata-rata total KHL 7–10 persen. Lalu, kemudian jika  menggunakan PP 78/2015 yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan UM minimal 4 persen. ”Dengan demikian dua variabel tersebut . Menyiratkan Kenaikan upah minimum 5–7 persen. Itu dasarnya,” jelas Dedi.

“Atas janji kampaye saat itu, Sebaiknya Jokowi  harus mengingatkan pada Ida Fauziah selaku Menteri  Ketenagakerjaan untuk membela dan berpihak pada buruh jelang penetapan UM 2022 yang akan diputuskan pada 19 November 2021, dan jika yang terjadi pada pengumuman UM 2022 hanya terjadi  kenaikan UM 2022 sebesar  1-2 % artinya  pemerintahan Jokowi tidak merespons tuntutan buruh dan Jokowi melupakan janji kampanyenya, Maka KSBSI  beserta seluruh Federasi yang berafiliasi beserta Korwil KSBSI di seluruh Indonesia akan mempersiapkan mogok kerja secara nasional, ” Pungkas Dedi Hardiato.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.