Menu

Mode Gelap
Reformasi Polri Mandek, Jimly-Mahfud Tunggu Presiden CSED INDEF: Ekonomi Syariah Bukan Hanya Nilai Islam Hamas dan Pejuang Gaza Tidak Menolak BOP Penyaluran ZISWAF Masih Karitatif Gaya Diplomasi Prabowo Menarik Perhatian Trump Keuangan Syariah Komersial Bergeser ke Akad Profit-Loss Sharing

DAERAH

Penjabat Bupati Rote Ndao Serahkan Laporan Keuangan 2023 Kepada BPK RI

badge-check


					Penjabat Bupati Rote Ndao Serahkan Laporan Keuangan 2023 Kepada BPK RI Perbesar

INAnews.co.id, Rote Ndao – Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, memimpin acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Acara berlangsung di Kota Kupang dan dihadiri oleh pemimpin dari lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Rote Ndao.

Penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 tersebut dilakukan secara langsung oleh Penjabat Bupati Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI Nusa Tenggara Timur, Slamet Riyadi.

Penjabat Bupati didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk, Sekretaris Daerah Rote Ndao,  Jonas M. Selly, Kepala Badan Keuangan dan Aset, Daniel W. Nalle, serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkalaus H. Lenggu.

Inspektur Inspektorat Rote Ndao, Arkalaus H. Lenggu, menyatakan bahwa penyerahan LKPD adalah bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

“Penyerahan ini dalam rangka pemeriksaan yang lebih rinci. BPK akan melakukan evaluasi sebelum melakukan pemeriksaan mendalam di Rote Ndao. Hari ini, penyerahan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPK,” ungkap Arkalaus dalam rilisnya,  Kamis 28 Maret 2023.

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Max Sombu menjelaskan selain Rote Ndao ada empat kabupaten lainnya yang ikut serta dalam penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 adalah Kabupaten Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat.

Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di seluruh tingkat pemerintahan daerah di NTT.

 

Reporter : Dance Henukh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Skandal Bongkar Muat BBM, Diduga Dir Polairud Menyalahgunakan Wewenang, LSM GTI Minta Polda Sulut Jangan Tutup Mata

9 Februari 2026 - 11:33 WIB

Dorong Kemandirian Industri Pertahanan, Forkominhan Gelar Diskusi Bersama

7 Februari 2026 - 21:33 WIB

Kota Ombak Sarmi: Antara Keindahan Alam dan Tantangan Kelestarian

5 Februari 2026 - 16:37 WIB

Populer DAERAH