INAnews.co.id, Jakarta – Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) kembali mengkritik kinerja Kepala Daerah, yakni Bupati Berau , Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas.
Menurut PADHI setiap Kepala Daerah pasti menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan selama masa jabatannya.
“Namun, ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinannya, berdasarkan analisis umum yang sering diterapkan dalam evaluasi kinerja seorang pemimpin daerah,” terang Mus Gaber, Ketua PADHI di Jakarta Jumat 23 Agustus 2024.
Mus Gaber dalam kesempatan diskusi soal Putusan MK bagi Kepala Daerah Incumbent di Jakarta menyikapi beberapa kinerja Bupati Berau Sri Juniarsih.
Menurutnya jika pengelolaan Infrastruktur di Kabupaten Berau tidak merata padahal anggaran daerah besar.
“Infrastruktur sebagai salah satu sektor krusial yang sering menjadi sorotan. Di bawah kepemimpinan Sri Juniarsih, banyak proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti,” jelas Mus.
Menurut Mus, kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.
“Masyarakat Berau, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi masalah jalan yang rusak, kurangnya akses air bersih, dan fasilitas umum yang tidak memadai. Seain itu Mus juga menyikapi dwngan adanya penurunan kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Berau, selama masa jabatan Sri Juniarsih,” terang Mus.
Mus melihat beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan publik di Berau. Ditambah lagi dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik yang seharusnya menjadi prioritas sering kali dikeluhkan oleh masyarakat.
“Antrian panjang, pelayanan yang lambat, dan ketidakjelasan prosedur menjadi masalah yang kerap dihadapi warga di Berau,” ucap Mus.
Disamping itu mus menambahkan adanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Berau.
“Namun, dalam beberapa kesempatan, pemerintahan Sri Juniarsih dinilai kurang transparan dalam penggunaan anggaran, terutama terkait proyek-proyek besar. Hal ini akhirnya bisa memicu kritik dari berbagai kalangan,” sambung Mus.
Senada dengan Mus , Siswansyah Ketua Dewan Rakyat Dayak (DRD) Kalimantan Timur mengatakan jika kegagalan Sei Juniarsih sebagai Bupati Berau yang dikritik PADHI adalah mendekati benar.
“Bidang lain yang menjadi sorotan Mus Gaber terkait Kendala dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Berau,” menurut Siswansyah saat dikonfirmasi pada Jumat 23 Agustus 2023.
“Program pengentasan kemiskinan adalah salah satu janji kampanye yang diusung oleh Sri Juniarsih. Namun, dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai belum memenuhi harapan masyarakat,” ungkap Siswansyah.
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Berau tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Program-program yang ada dinilai tidak efektif dalam menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ucap Siswansyah.
Disamping itu terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Maksimal. Kabupaten Berau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan.
“Namun, di era kepemimpinan Sri Juniarsih, pengelolaan sumber daya alam ini dinilai belum maksimal. Banyak potensi yang belum tergali dengan baik, sementara kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan semakin meresahkan masyarakat, terlebih sengketa lahan terhadap masyarakat adat untuk kepentingan pengusaha,” jelas Siswansyah.
Upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan dianggap kurang memadai.
“Maka dari itu, capaian yang telah diraih dalam kepemimpinannya dianggap gagal dan tidak layak untuk memimpin kembali Kabupaten Berau.”, tutup Siswansyah.
