INAnews.co.id, Jakarta– Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dan Kompi Produksi yang akan mengelola pertanian, peternakan, dan perikanan berpotensi merusak ekonomi pangan yang pelakunya mayoritas petani kecil dan pedagang tuna kisma.
YLBHI memperingatkan keterlibatan TNI dalam produksi pangan akan menciptakan persaingan tidak seimbang antara kekuatan militer dengan skala ekonomi besar melawan rakyat kecil.
“Akankah rakyat kecil ini akan bersaing dengan skala ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Batalyon Teritorial Pembangunan atau Kompi Produksi dari Kodim-kodim?” tanya YLBHI retoris dalam siaran persnya, Sabtu (4/10/2025).
Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi konflik sumber daya pertanian seperti air, pupuk, atau sarana produksi lainnya. “Bilamana ada konflik sumber daya pertanian, siapakah yang harus diutamakan?”
Dengan kekuatan organisasi dan dukungan negara, BTP dan Kompi Produksi jelas memiliki keunggulan kompetitif yang tidak fair dibanding petani tuna kisma, pedagang kecil, dan produsen rumah tangga.
YLBHI mendesak Presiden Prabowo menghentikan keterlibatan TNI dalam urusan pangan karena tidak ada dalam wilayah keahliannya dan hanya akan merusak lembaga sipil serta profesionalisme prajurit TNI.
“Perubahan orientasi TNI dari tempur ke pertanian sangat mengkhawatirkan. TNI bisa lupa dengan tugas-tugas kemiliterannya dan tenggelam dalam urusan-urusan sipil yang tidak ada urusannya dengan pertahanan,” tegas YLBHI.
