Menu

Mode Gelap
Pembagian Penguasaan Anggaran Pusat dan Daerah Tidak Seimbang ASPEK Indonesia Usulkan Upah Minimum 7 Juta Elit NasDem Ini Akan Loncat ke PSI 10 November? CWIG Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Presiden Prabowo BPJPH Engagement Rate Tertinggi di Medsos Hasil Riset Digital Public Perception 2025 Proyek Jalan Airmadidi Amburadul: Beton Rontok Ditekan Jari, Pekerja Ungkap Perintah Atasan, Satker Bungkam, Korupsi Menganga?

NASIONAL

Ekspansi Masif TNI: 360 Ribu Personel Baru tanpa Konsultasi Publik dan DPR

badge-check


					Foto: dok. Berita Nasional Perbesar

Foto: dok. Berita Nasional

INAnews.co.id, Jakarta– TNI Angkatan Darat berencana menambah sekitar 360 ribu personel baru hingga 2029 melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di setiap kabupaten/kota, tanpa melakukan konsultasi publik dan DPR RI.

YLBHI mengungkap rencana ekspansi organisasi TNI yang sangat masif namun dilakukan secara diam-diam. Pembentukan 100 BTP pada 2025 akan berlanjut hingga mencapai jumlah kabupaten/kota di Indonesia pada 2029, dengan asumsi 700 personel per batalyon.

Selain BTP, TNI-AD juga akan membentuk Kompi Produksi di setiap Kodim yang akan menambah personel 3,5 kali lipat dari kondisi saat ini, mencapai tambahan 126 ribu personel.

“Belum lagi Komponen Cadangan (Komcad) yang akan ditempatkan di bawah komando Kodim, dengan proyeksi 512 ribu personel,” ungkap YLBHI dalam siaran persnya, Sabtu (4/10/2025).

Yang mengkhawatirkan, ekspansi masif ini bukan untuk memperkuat strategi militer dan pertahanan, melainkan melalui sekuritisasi hal-hal non-militer seperti pangan, energi, dan sumber daya alam.

Pada Agustus 2025, 6 Kodam baru telah diresmikan sebagai bagian dari rencana pembentukan 22 Kodam baru yang akan ada di setiap provinsi. Semua ini dilakukan tanpa diskusi publik tentang postur pertahanan negara.

“Bahkan anggota DPR tampaknya tidak berani mempertanyakan semua perkembangan ini sekalipun tahu risikonya sangat signifikan terhadap demokrasi Indonesia,” kritik YLBHI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pembagian Penguasaan Anggaran Pusat dan Daerah Tidak Seimbang

20 Oktober 2025 - 07:54 WIB

ASPEK Indonesia Usulkan Upah Minimum 7 Juta

20 Oktober 2025 - 06:48 WIB

Elit NasDem Ini Akan Loncat ke PSI 10 November?

20 Oktober 2025 - 05:45 WIB

Populer NASIONAL