Menu

Mode Gelap
Mencurigai Program MBG Jadi Ladang Korupsi Baru Mahasiswa Trisakti Kecewa Sikap Prabowo soal Koruptor Novel Baswedan: Korupsi adalah Pengkhianatan Negara Empat Dokter Muda Meninggal: Evaluasi Menyeluruh Sistem Internship Sertifikasi Aktivis HAM Ibarat “Pilah-Pilih” Indeks Pers Indonesia 129 dari 180 Negara

NASIONAL

Mantan Kapolri hingga Mantan Ketua MK Duduk di Tim Reformasi

badge-check


					Foto: dok. Sindonews Perbesar

Foto: dok. Sindonews

INAnews.co.id, Jakarta– Tim Percepatan Reformasi Polri memiliki komposisi yang sangat kuat dengan kehadiran lima jenderal polisi mantan, termasuk para mantan Kapolri, serta tokoh-tokoh berpengalaman di bidang hukum dan pemerintahan.

“Ada lima jenderal mantan dan bahkan Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim, sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri mudah-mudahan saling menunjang,” kata Ketua Tim Jimly Asshiddiqie, Jumat (7/11/2025). Mantan Kapolri yaitu: Idham Azis dan Badrodin Haiti.

Selain para jenderal polisi, tim juga beranggotakan mantan Menko (Menteri Koordinator) yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Kompolnas, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

“Di sini para mantan Kapolri lengkap, ada Pak Menko, ada mantan Menko kebetulan juga mantan ketua Kompolnas, dan bahkan juga mantan ketua MK seperti saya Pak Mahfud,” ungkap Jimly.

Komposisi yang beragam ini dinilai akan memperkaya perspektif tim dalam merumuskan rekomendasi reformasi. Dengan pengalaman di kepolisian, pemerintahan, hingga lembaga peradilan, tim diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.

Tim beranggotakan 11 orang ini resmi dilantik oleh Presiden dan akan segera memulai kerja dengan rapat perdana di Mabes Polri pada Senin (10/11) mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mencurigai Program MBG Jadi Ladang Korupsi Baru

5 Mei 2026 - 09:45 WIB

Sertifikasi Aktivis HAM Ibarat “Pilah-Pilih”

4 Mei 2026 - 18:59 WIB

Indeks Pers Indonesia 129 dari 180 Negara

4 Mei 2026 - 17:57 WIB

Populer POLITIK