INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah gangguan rantai pasokan minyak global akibat konflik Iran-Amerika Serikat, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan. Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin menyebut kondisi ini sebagai “danger zone” yang nyata dan bukan sekadar ancaman hipotetis.
Pengakuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa stok bahan bakar nasional hanya sekitar 20 hari menjadi titik sentral keprihatinan Ferry. Angka itu menempatkan Indonesia bersama Vietnam dan Kamboja sebagai kelompok paling rentan di kawasan Asia.
“Kita tuh paling rendah di dunia. Kita ada di dangerous zone. Bukan tidak mungkin nanti di minggu depan, saat masyarakat kembali beraktivitas pascalebaran dan orang mulai ngantor, bisa terjadi antrean yang panjang di pompa bensin.”
Kondisi ini sempat terbendung oleh momen libur Lebaran yang mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Namun Ferry memperingatkan, efek penahan itu tidak akan bertahan lama. Beberapa daerah seperti Pontianak bahkan sudah merasakan kelangkaan sebelum liburan berlangsung.
Bahan Baku Plastik Melonjak 70 Persen
Dampak oil shock tidak berhenti pada bahan bakar kendaraan. Ferry menunjukkan bahwa bahan baku plastik, yang merupakan turunan langsung dari minyak bumi, dilaporkan telah naik hingga 70 persen oleh para pelaku usaha di sektor pengemasan (packaging).
Kenaikan itu akan langsung menjalar ke harga produk konsumsi sehari-hari: makanan kemasan, minuman, produk rumah tangga, semua yang dijual di minimarket bergantung pada bahan baku berbasis petrokimia.
“Saya ramalkan kita bisa double digit inflation. Pada saat daya beli masyarakat sedang menyusut, sudah diflasi, sudah tertekan, lalu dihantam inflasi yang tinggi, semakin hancurlah daya belinya. Ini yang saya takutkan bisa menyebabkan keresahan sosial, bisa menjadi kerusuhan.”
Pemerintah merespons krisis energi dengan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar. Langkah ini dikritik tajam oleh Ferry karena dinilai menyasar variabel yang salah.
“Pemerintah tidak bisa mengontrol demand. WFH satu hari, bisa saja mereka malah jalan-jalan. Yang bisa dikontrol pemerintah adalah supply. Mendingan kurangi saja suplainya, sesuai stok kita, misalnya kurangi 15 persen. Itu pasti berkurang konsumsinya.”
Ferry menegaskan, pendekatan yang tepat adalah membatasi pasokan BBM ke SPBU secara terukur sesuai dengan stok yang tersedia, bukan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli — sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh negara.
