Climate Policy Initiative: RI Belum Tentukan Sikap, Mau Jadi “Electrostate” atau “Petrostate”?
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto; Tiza Mafira/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan energi Indonesia di tengah krisis geopolitik, mempertanyakan apakah Indonesia memilih menjadi “electrostate” yang beralih ke energi terbarukan atau tetap menjadi “petrostate” yang bergantung pada energi fosil. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026, Kamis (25/6/2026).
Tiza menjelaskan setiap gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah secara historis selalu berdampak pada sektor keuangan, bukan hanya sektor energi. Ia mencontohkan perusahaan yang mengalami gangguan pasokan akibat konflik terpaksa mendeklarasikan force majeure, yang berujung pada kredit macet di perbankan dan tercatat sebagai risiko keuangan, bukan sekadar risiko lingkungan. Ia juga menyinggung bencana longsor di Sumatera akhir tahun lalu yang menghancurkan aset sejumlah perusahaan, termasuk pembangkit listrik, dan berujung pada kredit macet serupa.
Menurutnya, negara-negara yang telah berinvestasi pada energi terbarukan seperti Pakistan dan Spanyol relatif tidak terdampak signifikan oleh krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Pakistan disebut mampu menghemat 6,3 miliar dolar AS berkat akselerasi pemasangan solar PV, sementara Spanyol justru mengalami harga listrik termurah di Eropa di tengah krisis berkat pengembangan energi surya dan angin pasca-krisis gas Rusia. Sebaliknya, Bangladesh yang memiliki potensi energi terbarukan serupa namun tidak mengembangkannya mengalami pelonjakan beban fiskal hampir dua kali lipat akibat impor LNG.
Tiza menyatakan keheranannya karena Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keynote speech-nya sama sekali tidak menyebut energi terbarukan, padahal terdapat program 100 GW solar PV yang merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai memberi sinyal kontradiktif terhadap investor energi bersih, termasuk pemberian tax amnesty dan criminal amnesty bagi pembeli obligasi Danantara serta aturan OJK yang membatasi visi asing terkait ESG, sementara subsidi untuk bahan bakar fosil tetap dipertahankan.
Ia mendorong pemerintah melakukan akselerasi dan konsistensi kebijakan energi terbarukan di seluruh lini—baik yang dipasang PLN, IPP, desa, kawasan ekonomi khusus, maupun rumah tangga—serta mempercepat modernisasi infrastruktur transmisi dan distribusi listrik termasuk pengembangan smart grid agar intermitensi energi terbarukan dapat diatasi.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar