INAnews.co.id, Jakarta- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Fadil Hasan mengungkapkan penghapusan inclusion error dalam skema subsidi dan kompensasi energi dapat menghemat anggaran negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp200 triliun, tanpa perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026, Kamis (25/6/2026).
Fadil menjelaskan eskalasi geopolitik telah menambah beban APBN melalui subsidi dan kompensasi energi yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp381 triliun pada 2026. Kenaikan ini, menurutnya, memicu kekhawatiran pasar dan investor terhadap kemampuan fiskal pemerintah, yang tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah dan capital outflow di pasar modal dan pasar keuangan domestik.
Ia mengutip laporan Bank Dunia yang menyebut 10 persen masyarakat termiskin hanya menikmati manfaat subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp50.000 per kapita per tahun, jauh di bawah 10 persen masyarakat terkaya yang menikmati manfaat hingga Rp2,15 juta per kapita per tahun. Bahkan, 20 persen kelompok masyarakat terkaya menyerap lebih dari 50 persen manfaat dari skema subsidi dan kompensasi yang berjalan saat ini—sebuah ketidakadilan yang menurutnya harus segera dikoreksi pemerintah dan DPR.
Fadil mendorong agar subsidi energi diarahkan secara tertutup dan terintegrasi dengan data sosial ekonomi terpadu serta ditegakkan secara ketat di lapangan, sembari mendukung langkah rasionalisasi sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dipangkas menjadi Rp70 triliun. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Menjawab keluhan masyarakat terkait kenaikan harga Pertamax, Fadil membandingkan harga BBM jenis serupa di Thailand yang mencapai sekitar Rp23.000 per liter, sementara nilai keekonomian Pertamax di Indonesia—tanpa intervensi pemerintah—seharusnya juga berada di kisaran Rp20.000 per liter akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menegaskan kenaikan ini murni akibat tekanan eksternal dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan di luar kendali pemerintah maupun Pertamina, yang menurutnya perlu dipahami masyarakat agar Pertamina tetap mampu menjalankan fungsi bisnis dan kewajiban pelayanan publiknya secara berkelanjutan.
